Malang: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya menggelar demo menolak kenaikan harga BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur. Aksi ini dijaga oleh sekitar 900 anggota Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub Kota Malang.
"900 personel terdiri dari Polresta Malang Kota dibantu Polres Malang, Polres Batu, Brimob, TNI, Dishub Kota Malang, Satpol PP hingga Dinkes Kota Malang. Pengalihan arus hanya di seputar bundaran Balai Kota Malang," kata Kabagops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, saat dikonfirmasi, Kamis, 8 September 2022.
Sementara Koordinator aksi BEM Malang Raya, Zulkifli Nurfadhilla, mengatakan naiknya harga BBM bersubsidi memberikan dampak besar bagi masyarakat kalangan rendah dan menengah.
Akibat yang ditimbulkan seperti inflasi ekonomi, lonjakan harga pokok lainnya dan kenaikan harga pada sektor riil lainnya.
Zulkifili menegaskan dalam amanah UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 dengan jelas menyatakan setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Sehingga memang pemerintah wajib memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait kebutuhan hidup rakyat, salah satunya yakni subsidi BBM yang menjadi penompang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” ungkapnya.
Selain itu Zulkifli meminta pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran BBM bersubsidi agar sesuai sasaran. Bukan dinikmati oleh industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar.
“Pemerintah harus lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ketimbang memaksakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan proyek strategis nasional lainnya,” ujarnya.
Malang: Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam BEM Malang Raya menggelar
demo menolak kenaikan harga
BBM bersubsidi di depan Gedung DPRD
Kota Malang, Jawa Timur. Aksi ini dijaga oleh sekitar 900 anggota Polri, TNI, Satpol PP dan Dishub Kota Malang.
"900 personel terdiri dari Polresta Malang Kota dibantu Polres Malang, Polres Batu, Brimob, TNI, Dishub Kota Malang, Satpol PP hingga Dinkes Kota Malang. Pengalihan arus hanya di seputar bundaran Balai Kota Malang," kata Kabagops Polresta Malang Kota, Kompol Supiyan, saat dikonfirmasi, Kamis, 8 September 2022.
Sementara Koordinator aksi BEM Malang Raya, Zulkifli Nurfadhilla, mengatakan naiknya harga BBM bersubsidi memberikan dampak besar bagi masyarakat kalangan rendah dan menengah.
Akibat yang ditimbulkan seperti inflasi ekonomi, lonjakan harga pokok lainnya dan kenaikan harga pada sektor riil lainnya.
Zulkifili menegaskan dalam amanah UUD Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat 2 dengan jelas menyatakan setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
"Sehingga memang pemerintah wajib memberikan subsidi kepada rakyatnya, khususnya terkait kebutuhan hidup rakyat, salah satunya yakni subsidi BBM yang menjadi penompang vital dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” ungkapnya.
Selain itu Zulkifli meminta pemerintah melakukan revisi aturan untuk menghentikan kebocoran BBM bersubsidi agar sesuai sasaran. Bukan dinikmati oleh industri skala besar, seperti pertambangan dan perkebunan besar.
“Pemerintah harus lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan yang ekstrem, pemulihan dunia usaha, penanganan pengangguran, pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), ketimbang memaksakan untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan proyek strategis nasional lainnya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
