Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menganggarkan Rp4,7 miliar untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dana tersebut disiapkan untuk sejumlah kegiatan.
"Sumber dananya dari dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil (DBH)," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis dihubungi, Minggu, 18 September 2022.
Anggaran DAU tersebut dipakai 2 persen untuk kebutuhan pengendalian inflasi. Sementara, DBH diambil dari pos triwulan akhir 2022.
Menurut Helmi, salah satu kegiatan yang disiapkan yakni program padat karya yang dianggarkan Rp2,5 miliar. Ia menyebut program padat karya akan bisa menyerap tenaga kerja.
"Program padat karya masyarakat terlibat bisa dapat gaji dan infrastruktur terbangun," kata dia.
Selain itu, dana tersebut akan dipakai untuk bantuan langsung tunai (BLT). BLT dari pemerintah daerah akan diberikan ke masyarakat yang belum memperoleh dari pemerintah pusat.
"Kami masih mendata (calon) penerima BLT supaya tidak dobel (menerima BLT)," ujarnya.
Ia menambahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kabupaten Bantul masih memantau harga kebutuhan pokok di pasaran. Menurut dia, kenaikan harga belum signifikan.
Bantul: Pemerintah Kabupaten Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), menganggarkan Rp4,7 miliar untuk mengendalikan inflasi sebagai dampak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dana tersebut disiapkan untuk sejumlah kegiatan.
"Sumber dananya dari
dana alokasi umum atau DAU dan dana bagi hasil (DBH)," kata Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten Bantul, Helmi Jamharis dihubungi, Minggu, 18 September 2022.
Anggaran DAU tersebut dipakai 2 persen untuk kebutuhan pengendalian inflasi. Sementara, DBH diambil dari pos triwulan akhir 2022.
Menurut Helmi, salah satu kegiatan yang disiapkan yakni program padat karya yang dianggarkan Rp2,5 miliar. Ia menyebut program padat karya akan bisa menyerap tenaga kerja.
"Program padat karya masyarakat terlibat bisa dapat gaji dan infrastruktur terbangun," kata dia.
Selain itu, dana tersebut akan dipakai untuk
bantuan langsung tunai (BLT). BLT dari pemerintah daerah akan diberikan ke masyarakat yang belum memperoleh dari pemerintah pusat.
"Kami masih mendata (calon) penerima BLT supaya tidak dobel (menerima BLT)," ujarnya.
Ia menambahkan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Pemerintah Kabupaten Bantul masih memantau harga kebutuhan pokok di pasaran. Menurut dia, kenaikan harga belum signifikan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
