Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/damar Iradat.
Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Medcom.id/damar Iradat.

Khofifah Pastikan Omnibus Law Tidak Mengatur Ponpes Wajib Berbadan Hukum

Nasional pondok pesantren Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law Khofifah Indar Parawansa
Amaluddin • 17 Oktober 2020 14:12
Surabaya: Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan, tidak ada pasal dalam Omnibus Law, mengatur setiap pondok pesantren (Ponpes) wajib berbadan hukum. Khofifah meminta pemerintah kabupaten/kota meluruskan isu tersebut.
 
"Tentang badan hukum pesantren. Saya ingin sampaikan bahwa badan hukum pesantren tidak diatur dalam Undang-undang Omnibus Law," ujar Khofifah, di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu, 17 Oktober 2020.
 
Khofifah mengaku mendapat kepastian itu setelah bertemu dengan Menkopolkam Mahfud MD. Dalam pertemuan tersebut, kata dia, Mahfud MD menyebut badan hukum perguruan tinggi dianulir Makamah Agung (MA). Setelah dilakukan pengajuan judicial review terhadap lima pasal, namun MA justru membatalkan secara keseluruhan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca:UU Cipta Kerja Karpet Merah UMKM
 
"Pada 2010 MA memang membatalkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP). Jadi kalau nanti mungkin para pengasuh pesantren bertanya tentang badan hukum pesantren, maka itu tidak diatur dalam undang-undang Omnibus Law," jelasnya.
 
Selain masalah badan hukum pendidikan, Khofifah juga menegaskan bahwa sertifikasi halal tidak dihapuskan. Melainkan diserahkan ke Majelis Ulama Indonesia (MUI) di provinsi atau kabupaten/kota.
 
"Saat ini tengah dilakukan seleksi pengawas untuk mematangkan rencana pengalihan pengurusan sertifikasi halal di daerah," jelasnya.
 
Baca:Omnibus Law Buka Ruang Bagi Masyarakat Terdampak dalam Perizinan Amdal
 
Khofifah menilai penyerahan kewenangan pengurusan sertifikasi halal di daerah dapat membantu memudahkan UMKM. Sebab, bila alurnya dipusatkan di Jakarta bakal memakan waktu.
 
"Sertifikasi halal kalau itu di centralized (terpusat) maka akan panjang rentetannya. Oleh karena itu rencananya akan diserahkan ke MUI provinsi atau daerah tertentu kabupaten kota detailnya," tukasnya.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif