Oknum Polri Dua Kali Jual Senjata Api ke Perantara KKB

Ambon: Kapolresta Pulau Ambon dan PP Lease, Maluku, Kombes Leo SN Simatupang, menyebutkan modus SHP alias P, oknum Polri yang diduga menjual senjata api rakitan laras panjang kepada tersangka WT alias J, demi keuntungan pribadi. "Dari hasil pengembangan penyelidikan dan penyidikan, ternyata S sudah dua kali melakukan penjualan senjata api rakitan kepada WT alias J yang tertangkap di Polres Bintuni (Papua Barat) pekan lalu," kata Leo, Selasa, 23 Februari 2021. Guna mengungkap kasus tersebut, lanjut dia, sudah dibentuk tim gabungan yang melibatkan Polri dan TNI-AD khususnya Denpom ditambah Densus 88 Antiteror. Baca juga: Anggota Polda Sulut Pemakai Narkoba Akan Diberhentikan Tidak Hormat Menurut Leo, tersangka S mengaku tidak tahu kalau senjata tersebut akhirnya dijual WT alias J lagi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua. "Dia membeli senjata api rakitan laras panjang jenis SS1 dari masyarakat seharga Rp6 juta lalu dijual kepada WT seharga Rp20 juta," jelas Leo. Untuk kepemilikan senjata api laras pendek jenis revolver yang ada di tangan tersangka J juga merupakan milik anggota Polri berinisial MRA yang bertugas di Polresta Pulau Ambon. Leo mengungkapkan senjata ini dia dapat dari seseorang yang sampai saat ini masih dalam pengembangan penyelidikan polisi. Namun, ia menerangkan MRA menyerahkan pistol revolver kepada seorang warga sipil berinisial SN kemudian diserahkan lagi kepada tersangka J dan tujuh butir peluru yang berasal dari tersangka I yang juga sudah diserahkan kepada J.     Beberapa alat bukti lain yang disita polisi untuk memperkuat pengungkapan kasus ini adalah satu unit sepeda motor dan dua unit telepon genggam yang dipakai para pelaku, buku tabungan, dan kartu ATM sebuah bank yang dipakai untuk bertransaksi. "Sudah enam orang yang telah ditangkap, dua di antaranya merupakan anggota Polri dan sisanya adalah warga sipil, sementara satu oknum anggota TNI-AD sudah diamankan POMDAM XVI/Pattimura," papar dia. Para pelaku dijerat dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang RI nomor 12 tahun 1951 dengan ancaman pidana mati atau penjara seumur hidup, atau minimal 20 tahun penjara. Kabid Propam Polda Maluku Kombes Mohamad Syaripudin mengatakan dua oknum anggota Polri yang diduga terlibat dalam perkara ini terancam dipecat karena telah melanggar kode etik dan ancaman hukumannya lebih dari empat tahun. Perkara ini akan diteruskan sampai ke JPU dan dilanjutkan ke Pengadilan Negeri Ambon dan untuk dua oknum anggota Polri terancam dipecat dari kedinasannya.