Bojonegoro: Program Kartu Petani Mandiri (KPM) di Kabupaten Bojonegoro dinilai asal asalan dan tebang pilih terhadap kelompok tani. Program disebut belum matang secara konsep dan terburu-buru.
"Sampai hari ini belum bisa menyentuh semua petani. Sehingga program KPM ini belum matang dan perlu dievaluasi. Program ini rentan tebang pilih. Bupati masih suka dan tidak suka terkait kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan," kata Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, M. Nur Khayan, Jumat, 3 Juli 2020.
Senada dengan Nur, Ketua Cabang Pemuda Tani HKTI Bojonegoro, Anam Warsito, mengatakan sasaran KPM juga disebut tak merata. Apalagi secara geografis, wilayah Bojonegoro 30 persen lebih lahan hutan.
Anam mengatakan, banyak petani yang memanfaatkan tanah di lahan perhutani. Petani di pinggir hutan (pesanggem) tersebut tidak tersentuh program KPM. Padahal jumlah pesanggem tersebar di sejumlah kecamatan.
“Harusnya pemerintah cermat saat pembuatan program, sehingga masyarakat tepi hutan bisa mendapatkan program yang buat oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro, tidak program tebang pilih, " jelas Anam.
Baca: Penyaluran Bansos Covid-19 di Bojonegoro Dinilai Kacau
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menyampaikan KPM untuk semua petani. Dia memastikan, semua petani yang tergabung di kelompok petani bisa mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian.
Pihaknya mengaku petani yang mengelola kawasan hutan belum bisa menerima bantuan KPM saat ini. Dia beralasan aturan menjadi kendala.
Dia mengungkap Pemkab Bojonegoro menganggarkan hibah kepada penerima KPM Rp59 miliar. Bantuan diberikan berupa modal ke kelompok tani.
"Rencana kami akan melakukan perubahan aturan penerima KPM, sehingga para petani yang di wilayah Bojonegoro baik kawasan hutan bisa mendapatkan manfaat dari program KPM," kata Helmy
Bojonegoro: Program Kartu Petani Mandiri (KPM) di Kabupaten Bojonegoro dinilai asal asalan dan tebang pilih terhadap kelompok tani. Program disebut belum matang secara konsep dan terburu-buru.
"Sampai hari ini belum bisa menyentuh semua petani. Sehingga program KPM ini belum matang dan perlu dievaluasi. Program ini rentan tebang pilih. Bupati masih suka dan tidak suka terkait kelompok tani yang akan mendapatkan bantuan," kata Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bojonegoro, M. Nur Khayan, Jumat, 3 Juli 2020.
Senada dengan Nur, Ketua Cabang Pemuda Tani HKTI Bojonegoro, Anam Warsito, mengatakan sasaran KPM juga disebut tak merata. Apalagi secara geografis, wilayah Bojonegoro 30 persen lebih lahan hutan.
Anam mengatakan, banyak petani yang memanfaatkan tanah di lahan perhutani. Petani di pinggir hutan (pesanggem) tersebut tidak tersentuh program KPM. Padahal jumlah pesanggem tersebar di sejumlah kecamatan.
“Harusnya pemerintah cermat saat pembuatan program, sehingga masyarakat tepi hutan bisa mendapatkan program yang buat oleh pemerintah kabupaten Bojonegoro, tidak program tebang pilih, " jelas Anam.
Baca: Penyaluran Bansos Covid-19 di Bojonegoro Dinilai Kacau
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bojonegoro, Helmy Elisabeth, menyampaikan KPM untuk semua petani. Dia memastikan, semua petani yang tergabung di kelompok petani bisa mendapatkan bantuan untuk meningkatkan produksi pertanian.
Pihaknya mengaku petani yang mengelola kawasan hutan belum bisa menerima bantuan KPM saat ini. Dia beralasan aturan menjadi kendala.
Dia mengungkap Pemkab Bojonegoro menganggarkan hibah kepada penerima KPM Rp59 miliar. Bantuan diberikan berupa modal ke kelompok tani.
"Rencana kami akan melakukan perubahan aturan penerima KPM, sehingga para petani yang di wilayah Bojonegoro baik kawasan hutan bisa mendapatkan manfaat dari program KPM," kata Helmy
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
