Bojonegoro: Penyaluran bantuan sosial untuk korban pandemi covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dinilai kacau. Bansos diberikan tak tepat sasaran.
Ketua Parlement Watch Kabupaten Bojonegoro, Herry Pelupessy, mengatakan, karut marut penyaluran bansos di wilayah itu bukti pemerintah daerah lalai melakukan pendataan.
"Sehingga meyebabkan banyaknya keluarga terdampak pandemi covid-18 yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatannya," kata dia, Rabu, 1 Juli 2020.
Baca juga: Pesawat Garuda Indonesia Keluar Landasan di Bandara SHIAM
Menurut mantan anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PDIP itu, kacaunya penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak covid-19 menunjukkan pemda tak serius menangani pandemi.
Herry pun berharap proses penyaluran bantuan ditinjau ulang. Ia meminta pemerintah lebih serius dalam penanganan korban terdampak covid-19.
"Sehingga tidak membuat rakyat yang sudah menjadi korban dampak pandemi, jadi korban lagi karena tidak mendapatkan bantuan akibat ulah dan ketidakmampuan pemerintah," tegasnya.
Bojonegoro: Penyaluran bantuan sosial untuk korban pandemi covid-19 di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur, dinilai kacau. Bansos diberikan tak tepat sasaran.
Ketua Parlement Watch Kabupaten Bojonegoro, Herry Pelupessy, mengatakan, karut marut penyaluran bansos di wilayah itu bukti pemerintah daerah lalai melakukan pendataan.
"Sehingga meyebabkan banyaknya keluarga terdampak pandemi covid-18 yang seharusnya menerima bantuan justru tidak mendapatannya," kata dia, Rabu, 1 Juli 2020.
Baca juga:
Pesawat Garuda Indonesia Keluar Landasan di Bandara SHIAM
Menurut mantan anggota DPRD Bojonegoro dari fraksi PDIP itu, kacaunya penyaluran bansos bagi masyarakat terdampak covid-19 menunjukkan pemda tak serius menangani pandemi.
Herry pun berharap proses penyaluran bantuan ditinjau ulang. Ia meminta pemerintah lebih serius dalam penanganan korban terdampak covid-19.
"Sehingga tidak membuat rakyat yang sudah menjadi korban dampak pandemi, jadi korban lagi karena tidak mendapatkan bantuan akibat ulah dan ketidakmampuan pemerintah," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
