Semarang: Sejumlah pengurus Partai Demokrat Jawa Tengah (Jateng) menyambangi Kantor Partai NasDem Jateng pada Minggu malam, 30 Mei 2021. Mereka mengadu tentang ihwal peta politik di Jateng menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
Ketua Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti, mengatakan Pemilu 2024 merupakan model baru yang berbeda dari Pemilu 2019. Rinto mengatakan selama 2024, semua partai politik harus siap menghadapi pemilu yang menguras energi.
"Sembilan bulan kita harus hadapi pemilu," kata Rinto di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 30 Mei 2021.
Menurut Rinto, walaupun Rancangan Undang-Undang Pemilu 2024 belum final, Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan jadwal pemilihan serentak. Pemilihan Legislatif akan digelar pada 9 Maret 2024, satu bulan lebih awal.
"Setelah tiga bulan, kita Pilpres. Tiga bulan kemudian kita hadapi Pilkada untuk pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Ini menjadi PR kita bersama di 2024," papar Rinto.
Rinto mengingatkan Pemilu 2024 akan menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah wilayah di Jateng selama dua tahun. Sebab, Pilkada serentak di Jateng yang seharusnya digelar pada 2022 dan 2023 semua diundur pada 2024.
"2012, kita ada pejabat sementara (Pjs) tujuh kepala daerah. Otomatis ada kekosongan kepala daerah definitif. 2013 kita akan mengalami 15 Pjs, termasuk Pjs gubernur. Pjs ini tanggung jawabnya sampai dimana," jelas Rinto.
Baca: NasDem Mojokerto Salurkan Sedekah Fakir Miskin Melalui Lazisnu
Ketua NasDem Jateng, Setyo Maharso, mengaku senang pihaknya dikunjungi pengurus Partai Demokrat Jateng. Setyo mengatakan NasDem dan Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berkoalisi dalam satu fraksi.
"Tentu kami bahas apa ke depan terutama pemilu serentak 2024 dan sasaran antara, mudah-mudahan berjalan dengan lancar," kata Maharso.
Sasaran antara yang dimaksud adalah seputar kekosongan kepala daerah selama dua tahun yang disoal Partai Demokrat. Maharso menyarankan semua partai politik segera duduk bareng menggodok roadmap pembangunan selama masa kekosongan kepala daerah. Tujuannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pejabat Pjs di Jateng hanya dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu.
"Nanti, kami Fraksi NasDem akan menginisiasi, sehingga (roadmap) bisa berjalan. Itu penting, kalau punya roadmap bisa menjadi sparing partner RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Eksekutif," tegas Maharso.
Selain itu, kata Maharso, pejabat yang nanti ditunjuk menjadi Pjs kepala daerah harus menjunjung asas netralitas. Pasalnya, netralitas Pjs sangat penting untuk menjaga kondusivitas Jateng menghadapi 2024.
"Kami harap netralitas, sehingga mampu mengawal Jateng kondusif hadapi 2024. Tidak terjadi masalah di Jateng," ungkap Maharso.
Semarang: Sejumlah pengurus
Partai Demokrat Jawa Tengah (Jateng) menyambangi Kantor
Partai NasDem Jateng pada Minggu malam, 30 Mei 2021. Mereka mengadu tentang ihwal peta politik di Jateng menjelang pemilihan umum (pemilu) serentak 2024.
Ketua Partai Demokrat Jateng, Rinto Subekti, mengatakan Pemilu 2024 merupakan model baru yang berbeda dari Pemilu 2019. Rinto mengatakan selama 2024, semua partai politik harus siap menghadapi pemilu yang menguras energi.
"Sembilan bulan kita harus hadapi pemilu," kata Rinto di Semarang, Jawa Tengah, Minggu, 30 Mei 2021.
Menurut Rinto, walaupun Rancangan Undang-Undang Pemilu 2024 belum final, Komisi Pemilihan Umum sudah mengeluarkan jadwal pemilihan serentak. Pemilihan Legislatif akan digelar pada 9 Maret 2024, satu bulan lebih awal.
"Setelah tiga bulan, kita Pilpres. Tiga bulan kemudian kita hadapi Pilkada untuk pemilihan bupati, wali kota, dan gubernur. Ini menjadi PR kita bersama di 2024," papar Rinto.
Rinto mengingatkan Pemilu 2024 akan menyebabkan kekosongan jabatan kepala daerah di sejumlah wilayah di Jateng selama dua tahun. Sebab, Pilkada serentak di Jateng yang seharusnya digelar pada 2022 dan 2023 semua diundur pada 2024.
"2012, kita ada pejabat sementara (Pjs) tujuh kepala daerah. Otomatis ada kekosongan kepala daerah definitif. 2013 kita akan mengalami 15 Pjs, termasuk Pjs gubernur. Pjs ini tanggung jawabnya sampai dimana," jelas Rinto.
Baca:
NasDem Mojokerto Salurkan Sedekah Fakir Miskin Melalui Lazisnu
Ketua NasDem Jateng, Setyo Maharso, mengaku senang pihaknya dikunjungi pengurus Partai Demokrat Jateng. Setyo mengatakan NasDem dan Partai Demokrat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Tengah berkoalisi dalam satu fraksi.
"Tentu kami bahas apa ke depan terutama pemilu serentak 2024 dan sasaran antara, mudah-mudahan berjalan dengan lancar," kata Maharso.
Sasaran antara yang dimaksud adalah seputar kekosongan kepala daerah selama dua tahun yang disoal Partai Demokrat. Maharso menyarankan semua partai politik segera duduk bareng menggodok
roadmap pembangunan selama masa kekosongan kepala daerah. Tujuannya agar tidak menimbulkan kecurigaan pejabat Pjs di Jateng hanya dimanfaatkan oleh kekuatan politik tertentu.
"Nanti, kami Fraksi NasDem akan menginisiasi, sehingga (
roadmap) bisa berjalan. Itu penting, kalau punya roadmap bisa menjadi
sparing partner RPJMD (
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Eksekutif," tegas Maharso.
Selain itu, kata Maharso, pejabat yang nanti ditunjuk menjadi Pjs kepala daerah harus menjunjung asas netralitas. Pasalnya, netralitas Pjs sangat penting untuk menjaga kondusivitas Jateng menghadapi 2024.
"Kami harap netralitas, sehingga mampu mengawal Jateng kondusif hadapi 2024. Tidak terjadi masalah di Jateng," ungkap Maharso.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(SYN)
