Acara sosialisasi KUHP yang digelar oleh Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bersama Universitas Andalas di Hotel Santika, Kota Padang, Rabu, 11 Januari 2023. Dokumentasi/ istimewa
Acara sosialisasi KUHP yang digelar oleh Masyarakat Hukum Pidana & Kriminologi Indonesia (MAHUPIKI) bersama Universitas Andalas di Hotel Santika, Kota Padang, Rabu, 11 Januari 2023. Dokumentasi/ istimewa

Sosialisasi KUHP Baru Disebut untuk Hindari Kesalahan Persepsi

Deny Irwanto • 13 Januari 2023 01:15
Padang: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru dinilai harus benar-benar disosialisasikan ke tengah masyarakat. Guru Besar Universitas Negeri Semarang (Unnes), Benny Riyanto, mengatakan KUHP baru ini layak disebut KUHP nasional.
 
"KUHP nasional ini akan mulai berlaku efektif tiga tahun terhitung sejak diundangkan. Selama masa transisi itu, kita akan terus mensosialisasikan substansi KUHP ini kepada seluruh masyarakat serta aparat penegak hukum agar tidak terjadi salah penafsiran serta meminimalisir penyalahgunaan kewenangan. Sejalan dengan itu, Pemerintah juga akan mempersiapkan berbagai peraturan pelaksanaan, kata Benny di Hotel Santika, Kota Padang, Rabu, 11 Januari 2023.
 
Baca: Soroti KUHP, AHY Minta Pasal Kontroversial Tak Dijadikan Untuk Menggebuk Lawan Politik

Dia menjelaskan Indonesia merampungkan penyusunan KUHP baru untuk menggantikan KUHP peninggalan pemerintah kolonial Belanda. KUHP ini diundangkan 2 Januari lalu sebagai UU No. 1/2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
 
Benny mengusulkan perlunya training of trainers agar para akademisi,  praktisi dan penegak hukum betul-betul menguasai norma, semangat, serta nilai-nilai yang dikandung KUHP nasional ini.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Ini merupakan sarana pemahaman kepada para stakeholder yang terlibat, terutama penegak hukum. Karena ini kan merupakan suatu modernisasi sistem hukum Indonesia. Tidak hanya penegak hukum saja, tetapi para akademisi juga, kedepannya perlu kita melakukan training of trainers (ToT) kepada para seluruh stakeholder yang ada," jelasnya.
 
Sementara Menurut Guru Besar Universitas Indonesia, Harkristuti Harkrisnowo, kesalahan persepsi yang sempat muncul antara lain terkait diakuinya hukum adat (living law) dalam KUHP baru. Hal ini seharusnya diapresiasi sebagai bentuk pengakuan dan penghormatan negara kepada masyarakat hukum adat, sebagaimana juga diakui dalam UUD 1945.
 
"Akan tetapi sementara ini memang ada kekeliruan persepsi di sebagian masyarakat yang mengatakan bahwa dengan adanya pengakuan terhadap living law, maka terjadi lah penyimpangan atas asas legalitas. Ini yang perlu diluruskan. Karena baru bisa disebut living law bila memang merupakan suatu ketentuan yang masih hidup di masyarakat dan ini ditemukan secara ilmiah oleh para peneliti. Jadi tidak boleh nanti DPRD atau pemerintah meletakkan ketentuan dalam perda tanpa adanya bukti ilmiah bahwa ketentuan tersebut masih hidup dalam masyarakat," ungkap Harkristuti.
 
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
 

 
 
(DEN)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif