Hal itu disampaikan Ketua Umum (Ketum) Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam konferensi pers rapat pleno bersama pengurus DPP. Dia pun mencontohkan sejumlah ketentuan yang dimaksud berpotensi dijadikan menggebuk lawan politik yaitu pasal tentang penghinaan presiden dan wakil presiden, pasal yang mengatur atau mengancam kebebasan pers, lalu pasal tentang demonstrasi dan unjuk rasa.
"Jangan sampai pasal pasal kontroversial tadi digunakan sebagai alat kekuasaan untuk menggembok lawan-lawan politik lagi, digunakan oleh kekuasaan untuk menggebuk lawan-lawan politik, untuk membungkam suara kritis rakyat apalagi mengkriminalisasi rakyat sendiri," kata AHY di Kantor DPP Demokrat, Jakarta Pusat, Kamis, 12 Januari 2023.
Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?
Demokrat tidak ingin rakyat ditangkap karena berbeda pendapat dengan pemimpinnya. Dia juga tak ingin keberadaan pasal yang dimaksud membuat masyarakat takut berbicara.
Baca juga: Nasib Koalisi Perubahan, AHY: On the Track |
AHY pun mengingatkan pemerintah dan penegakan hukum bijaksana menerapkan pasal tersebut. Jangan KUHP yang baru ini justru menghancurkan pilar-pilar demokrasi.
"Yang kita perjuangkan dan kita rawat sejak era reformasi," ungkap dia.
Selain itu, dia mengajak seluruh elemen masyarakat tetap kritis. Jangan sampai KUHP membuat masyarakat bungkam.
"Jangan takut bersuara itu adalah hak kita sebagai warga negara sekaligus juga tanggung jawab moral kita sebagai anak bangsa," ujar dia.
