Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemprov Jateng. Rapat itu membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan APBD TA 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah.
Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 yakni Rp26,30 triliun atau defisit Rp572,2 juta. Ganjar mengatakan percepatan penurunan kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Jateng.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 3 Januari 2023.
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jateng, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi. Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," ungkap Ganjar.
Ganjar menerangkan jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jateng. Melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan, hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat," ungkap Ganjar.
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa. Namun pada 2022, angka kemiskinan turun menjadi 3,8 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin yang pada 2021 berjumlah 11,79 persen. Angka itu turun menjadi 10,93 persen pada 2022.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah (Jateng)
Ganjar Pranowo menghadiri rapat evaluasi pelaksanaan APBD tahun anggaran (TA) 2022 dan persiapan pelaksanaan APBD TA 2023 bersama jajaran Pemprov Jateng. Rapat itu membahas sejumlah perencanaan alokasi anggaran dan belanja daerah menggunakan
APBD TA 2023 senilai Rp25,73 triliun dari pendapatan daerah.
Untuk alokasi belanja daerah Jawa Tengah tahun 2023 yakni Rp26,30 triliun atau defisit Rp572,2 juta. Ganjar mengatakan percepatan penurunan
kemiskinan ekstrem masih menjadi poin penting pembahasan, khususnya terkait data pasti soal jumlah penduduk miskin di Jateng.
"Dari data kita, kita melihat beberapa indikator yang mungkin tidak akan tercapai maka kita sampaikan satu soal kemiskinan, bagaimana perbaikan datanya agar target itu bisa diselesaikan," ujar Ganjar usai rapat di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Kota Semarang, Selasa, 3 Januari 2023.
Untuk memperbaiki sistem pendataan penduduk miskin di Jateng, Ganjar beserta jajarannya tengah menggodok program e-verval atau elektronik verifikasi dan validasi. Ganjar juga akan membentuk tim khusus yang bertugas menghitung dan memastikan jumlah penduduk yang masuk kategori miskin maupun kemiskinan ekstrem.
"Bisa kita buatkan e-verval, elektronik verifikasi dan validasi, itu bisa kita dorong sehingga tidak tumpang tindih. Maka perlu kerja sama dengan kabupaten kota dan desa hingga kementerian," ungkap Ganjar.
Ganjar menerangkan jika data yang terkumpul telah terverfikasi dan tervalidasi, maka penduduk desil 1 dan desil 2 atau yang kemiskinannya paling ekstrem akan mendapatkan perhatian khusus dari Pemprov Jateng. Melalui pemberian bantuan secara langsung, menjalankan program kerja pengentasan kemiskinan, hingga mengebut program bantuan rumah tidak layak huni (RTLH).
"Itu yang dalam program yang disiapkan kita sudah kerjakan. Tapi kalau dengan data yang ada desil 3 dan 4 bisa kita dapatkan ada di mana, rasa-rasanya treatmennya tidak terlalu berat," ungkap Ganjar.
Berdasarkan data statistik BPS Jawa Tengah, jumlah penduduk miskin Jateng pada 2021 yakni sebanyak 4 juta jiwa. Namun pada 2022, angka kemiskinan turun menjadi 3,8 juta jiwa.
Persentase penduduk miskin yang pada 2021 berjumlah 11,79 persen. Angka itu turun menjadi 10,93 persen pada 2022.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
