Jayapura: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama sejumlah komisionernnya antara lain Khoirul Anam dan Ketua Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengunjungi Gubenur Papua Lukas Enembe yang kini menjadi tersangka kasus gratifikasi oleh KPK, di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tamu, Kota Jayapura, Rabu, 28 September 2022.
Kunjungan itu guna melihat langsung kondisi kesehatan Lukas Enembe dan memastikan haknya benar-benar terpenuhi. Kehadiran Komnas HAM itu disampaikan langsung ketua tim penasehat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yakni Stefanus Roy Rening didampingi anggotanya Aloysius Renwarin dan Yustinus Butu. Roy menjelaskan, hadir pula dokter pribadi Lukas Enembe yakni Anton Motte dalam pertemuan itu.
"Mereka berbincang seputar kondisi kesehatan pak Gubernur dan proses hukum yang sedang dijalani. Pak Lukas menceritakan bagaimana kasus yang dihadapi dan dugaan tekanan politik yang besar dalam kasusnya. Komnas HAM juga meminta pak Lukas agar fokus dulu pada kesehatannya serta memastikan pak Lukas dapatkan hak untuk kesehatannya," kata Roy di Jayapura, Rabu, 28 September 2022.
Roy menambahkan, dalam momen pertemuan itu, Lukas Enembe juga berkesempatan berkomunikasi dengan penyidik KPK yakni Direktur Penyidikan Asep Guntur melalui ponsel.
"Jadi kami selalu kordinasi dengan KPK. Jangan lagi bangun narasi bahwa tim pengacara selalu menghalangi proses hukum. Sebelum balik dari Jakarta, saya sudah kordinasi dengan pak Asep. Bahwa perlu pastikan kondisi terakhir Lukas Enembe," jelas Roy.
Menurutnya, sudah ada pembicaraan bahwa kuasa hukum akan selalu berkoolrdinasi dengan penyidik. "Harus diakui secara de facto kondisi kesehatan LE tidak bisa untuk pemeriksaan," tegas Roy.
Menurut Roy, selain kondisi kesehatan memang ada pertimbangan masyarakat dan keluarga yang banyak di kediaman Lukas Enembe. Sehingga, perlu dicari terobosan agar penegakan hukum jalan terus dan Gubernur Lukas pun sehat.
"Supaya semua baik. Hentikan pembicaraan yang diluar ranah penyidikan. Jangan lagi bicara diluar penyidikan Rp1 miliar yang disangkakan KPK. Ingat Lukas Enembe selama kepemimpinannya mendapat opini WTP dari BPK ada delapan kali berturut-turut 8 yang secara konstitusional diakui oleh negara. Lalu bagaimana dilain pihak ada KPK, PPATK bahkan pak Mahfud MD katakan ada mega korupsi," jelasnya.
Roy berujar, bicara kasus korupsi harus diawali dengan temuan BPK berupa kerugian negara. Yang kedua adalah gratifikasi. "Ini pembunuhan karakter. Menurut saya gratifikasi Rp 1 M di kasus Lukas Enembe itu sederhana. Penerima pemberi dan saksi. Tinggal tanya mereka ini yang harus klarifikasi. Sayangnya belum dimintai keterangan sudah tetapkan tersangka. Sehingga kami berkesimpulan ada pelanggaran KUHAP juga oleh KPK," sebutnya.
Roy Rening juga mengungkapkan, sudah berdiskusi dengan penyidik KPK tentang keinginan agar Lukas Enembe ke Jakarta. Konsepnya KPK tetap meminta Lukas Enembe ke jakarta selanjutnya dokter KPK dan dokter IDI akan memeriksa.
"Itu penjelasan pak Guntur. Setelah itu akan ada rekomendasi untuk Pak Lukas berobat ke Singapura. Pak Guntur juga jelaskan bahwa KPK dalam penyidikan ini tetap menghormati HAM.
Jadi jangan lagi ada narasi jemput paksa KPK. Jangan samakan dengan orang
sehat atau pura-pura sakit. Untuk kasus Lukas enembe tolong ada pengecualian dengan pendekatan lebih baik untuk kesehatan. Semua sama dimata hukum itu saya paham. Tolong lihat juga kondisi riil," paparnya.
Roy juga mengungkapkan, saat ini tim dokter pribadi Lukas Enembe sedang mengupayakan agar dokternya dari Singapura bisa datang ke Jayapura.
"Kalau obatnya sudah sampai dari Singapura. Kita berharap timdokter juga segera sampai agar melihat kondisi beliau. Baru putuskan apa cukup dirawat di sini atau keluar negeri. Paling tidak dari sisi kami pengacara bahwa hak LE dapat layanan kesehatan termasuk pilih dokter mana yang dia mau," tegasnya.
Jayapura: Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik bersama sejumlah komisionernnya antara lain Khoirul Anam dan Ketua
Komnas HAM Papua Frits Ramandey mengunjungi Gubenur Papua Lukas Enembe yang kini menjadi tersangka kasus gratifikasi oleh KPK, di kediaman pribadinya di Koya Tengah, Distrik Muara Tamu, Kota Jayapura, Rabu, 28 September 2022.
Kunjungan itu guna melihat langsung kondisi kesehatan
Lukas Enembe dan memastikan haknya benar-benar terpenuhi. Kehadiran Komnas HAM itu disampaikan langsung ketua tim penasehat hukum Gubernur Papua Lukas Enembe yakni Stefanus Roy Rening didampingi anggotanya Aloysius Renwarin dan Yustinus Butu. Roy menjelaskan, hadir pula dokter pribadi Lukas Enembe yakni Anton Motte dalam pertemuan itu.
"Mereka berbincang seputar kondisi kesehatan pak Gubernur dan
proses hukum yang sedang dijalani. Pak Lukas menceritakan bagaimana kasus yang dihadapi dan dugaan tekanan politik yang besar dalam kasusnya. Komnas HAM juga meminta pak Lukas agar fokus dulu pada kesehatannya serta memastikan pak Lukas dapatkan hak untuk kesehatannya," kata Roy di Jayapura, Rabu, 28 September 2022.
Roy menambahkan, dalam momen pertemuan itu, Lukas Enembe juga berkesempatan berkomunikasi dengan penyidik KPK yakni Direktur Penyidikan Asep Guntur melalui ponsel.
"Jadi kami selalu kordinasi dengan KPK. Jangan lagi bangun narasi bahwa tim pengacara selalu menghalangi proses hukum. Sebelum balik dari Jakarta, saya sudah kordinasi dengan pak Asep. Bahwa perlu pastikan kondisi terakhir Lukas Enembe," jelas Roy.
Menurutnya, sudah ada pembicaraan bahwa kuasa hukum akan selalu berkoolrdinasi dengan penyidik. "Harus diakui secara de facto kondisi kesehatan LE tidak bisa untuk pemeriksaan," tegas Roy.
Menurut Roy, selain kondisi kesehatan memang ada pertimbangan masyarakat dan keluarga yang banyak di kediaman Lukas Enembe. Sehingga, perlu dicari terobosan agar penegakan hukum jalan terus dan Gubernur Lukas pun sehat.
"Supaya semua baik. Hentikan pembicaraan yang diluar ranah penyidikan. Jangan lagi bicara diluar penyidikan Rp1 miliar yang disangkakan KPK. Ingat Lukas Enembe selama kepemimpinannya mendapat opini WTP dari BPK ada delapan kali berturut-turut 8 yang secara konstitusional diakui oleh negara. Lalu bagaimana dilain pihak ada KPK, PPATK bahkan pak Mahfud MD katakan ada mega korupsi," jelasnya.
Roy berujar, bicara kasus korupsi harus diawali dengan temuan BPK berupa kerugian negara. Yang kedua adalah gratifikasi. "Ini pembunuhan karakter. Menurut saya gratifikasi Rp 1 M di kasus Lukas Enembe itu sederhana. Penerima pemberi dan saksi. Tinggal tanya mereka ini yang harus klarifikasi. Sayangnya belum dimintai keterangan sudah tetapkan tersangka. Sehingga kami berkesimpulan ada pelanggaran KUHAP juga oleh KPK," sebutnya.
Roy Rening juga mengungkapkan, sudah berdiskusi dengan penyidik KPK tentang keinginan agar Lukas Enembe ke Jakarta. Konsepnya KPK tetap meminta Lukas Enembe ke jakarta selanjutnya dokter KPK dan dokter IDI akan memeriksa.
"Itu penjelasan pak Guntur. Setelah itu akan ada rekomendasi untuk Pak Lukas berobat ke Singapura. Pak Guntur juga jelaskan bahwa KPK dalam penyidikan ini tetap menghormati HAM.
Jadi jangan lagi ada narasi jemput paksa KPK. Jangan samakan dengan orang
sehat atau pura-pura sakit. Untuk kasus Lukas enembe tolong ada pengecualian dengan pendekatan lebih baik untuk kesehatan. Semua sama dimata hukum itu saya paham. Tolong lihat juga kondisi riil," paparnya.
Roy juga mengungkapkan, saat ini tim dokter pribadi Lukas Enembe sedang mengupayakan agar dokternya dari Singapura bisa datang ke Jayapura.
"Kalau obatnya sudah sampai dari Singapura. Kita berharap timdokter juga segera sampai agar melihat kondisi beliau. Baru putuskan apa cukup dirawat di sini atau keluar negeri. Paling tidak dari sisi kami pengacara bahwa hak LE dapat layanan kesehatan termasuk pilih dokter mana yang dia mau," tegasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
