Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyebut sudah melakukan berbagai program untuk menekan angka kemiskinan. Program itu dilakukan lintas instansi termasuk untuk wilayah pesisir selatan.
Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan salah satu program yang telah dilakukan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Selain program pembinaan ke para nelayan juga menyediakan lokapasar (marketplace) untuk pemasaran.
"Kami kembangkan TPI (tempat pelelangan ikan) berbasis digital supaya penawar harga bisa dari luar daerah dan bersaing harganya. Tidak dikuasai tengkulak," kata Kadarmanta di Kompleks Kepatihan DIY, Selasa, 24 Januari 2023.
Dia menjelaskan keberadaan tengkulak akan membuat harga dari nelayan menjadi sangat rendah. Bahkan saat panen besar pun bisa membuat nelayan hanya mendapat harga rendah dari penjualan ikan.
"Maka kami bantu dengan pemasaran digital. Bank Indonesia juga membantu untuk itu. Seperti halnya kami punya pasar digital untuk cabai, bawang merah, bawang putih," jelasnya.
Ia menyatakan kebijakan serupa juga dilakukan bagi peternak ikan air tawar. Selain itu ada berbagai program padat karya yang memberikan dampak perekonomian langsung bagi pekerja maupun akses kegiatan ekonomi bagi publik.
"Tapi penghasilan mereka (pekerja padat karya) belum tentu dikonsumsikan karena mereka yang ikut padat karya sudah dikasih makan. (Keluarga pekerja) yang di rumah panenannya dimakan sendiri," ungkapnya.
Selain itu penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan uang tunai Rp1 juta per keluarga miskin. Namun uang itu digunakan penerima manfaat untuk membeli ternak kambing.
Menanggapi hasil survei kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanta menilai ada perbedaan indikator. Ia mengatakan indikator survei yang BPS lakukan tidak menghitung aset, melainkan hanya pengeluaran masyarakat untuk belanja permakanan.
"Kacamata BPS yang dihitung hanya pengeluaran (belanja permakanan). Aset tidak dihitung sama BPS. Masyarakat Jogja itu lebih suka investasi. Rumah tak berlantai, kalau pintu dibuka isinya kambing etawa. Penilaian kita terhadap masyarakat harus multidimensi," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin se-Pulau Jawa pada 2022. Data tersebut mencatatkan angka kemiskinan di DIY sebesar 463.630 jiwa atau 11,49 persen.
Posisi DIY diikuti Jawa Tengah yang angka kemiskinannya 10,98 persen dan Jawa Timur 10,49 persen. Setelahnya ada Jawa Barat dengan angka kemiskinan 7,98 persen; Banten 6,24 persen; dan DKI Jakarta 4,61 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Yogyakarta:
Pemerintah Daerah Istimewa
Yogyakarta (DIY) menyebut sudah melakukan berbagai program untuk menekan angka
kemiskinan. Program itu dilakukan lintas instansi termasuk untuk wilayah pesisir selatan.
Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, mengatakan salah satu program yang telah dilakukan melalui Dinas Perikanan dan Kelautan. Selain program pembinaan ke para nelayan juga menyediakan lokapasar (marketplace) untuk pemasaran.
"Kami kembangkan TPI (tempat pelelangan ikan) berbasis digital supaya penawar harga bisa dari luar daerah dan bersaing harganya. Tidak dikuasai tengkulak," kata Kadarmanta di Kompleks Kepatihan DIY, Selasa, 24 Januari 2023.
Dia menjelaskan keberadaan tengkulak akan membuat harga dari nelayan menjadi sangat rendah. Bahkan saat panen besar pun bisa membuat nelayan hanya mendapat harga rendah dari penjualan ikan.
"Maka kami bantu dengan pemasaran digital. Bank Indonesia juga membantu untuk itu. Seperti halnya kami punya pasar digital untuk cabai, bawang merah, bawang putih," jelasnya.
Ia menyatakan kebijakan serupa juga dilakukan bagi peternak ikan air tawar. Selain itu ada berbagai program padat karya yang memberikan dampak perekonomian langsung bagi pekerja maupun akses kegiatan ekonomi bagi publik.
"Tapi penghasilan mereka (pekerja padat karya) belum tentu dikonsumsikan karena mereka yang ikut padat karya sudah dikasih makan. (Keluarga pekerja) yang di rumah panenannya dimakan sendiri," ungkapnya.
Selain itu penanganan kemiskinan juga dilakukan dengan memberikan uang tunai Rp1 juta per keluarga miskin. Namun uang itu digunakan penerima manfaat untuk membeli ternak kambing.
Menanggapi hasil survei kemiskinan Badan Pusat Statistik (BPS), Kadarmanta menilai ada perbedaan indikator. Ia mengatakan indikator survei yang BPS lakukan tidak menghitung aset, melainkan hanya pengeluaran masyarakat untuk belanja permakanan.
"Kacamata BPS yang dihitung hanya pengeluaran (belanja permakanan). Aset tidak dihitung sama BPS. Masyarakat Jogja itu lebih suka investasi. Rumah tak berlantai, kalau pintu dibuka isinya kambing etawa. Penilaian kita terhadap masyarakat harus multidimensi," ujarnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi provinsi termiskin se-Pulau Jawa pada 2022. Data tersebut mencatatkan angka kemiskinan di DIY sebesar 463.630 jiwa atau 11,49 persen.
Posisi DIY diikuti Jawa Tengah yang angka kemiskinannya 10,98 persen dan Jawa Timur 10,49 persen. Setelahnya ada Jawa Barat dengan angka kemiskinan 7,98 persen; Banten 6,24 persen; dan DKI Jakarta 4,61 persen.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
