Pontianak: Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkomitmen menuntaskan persoalan pertanahan masyarakat melalui Program Reforma Agraria. Percepatan pencapaian target 5 juta hektare redistribusi sertifikat tanah kepada masyarakat masih menjadi fokus utama.
Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kantor Wilayah Kalimantan Barat (Kalbar), Amir, mengatakan upaya maksimal terus dilakukan BPN guna mempercepat target realisasi redistribusi sertifikat tanah.
"Untuk bisa merealisasikan perintah pak presiden kepada pak menteri kami karena target satu juta menjadi lima juta," kata Amir di Pontianak, Minggu, 22 Mei 2022.
Baca: Pemerintah Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Melalui PTSL
Demi mencapai target tersebut, dia mengatakan, pelaksanaan Program Reformasi Agraria akan terus dioptimalkan. Tentunya dibantu dengan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana yang telah disiapkan pemerintah.
Dia menyebut berbagai inovasi diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN peningkatan pelayanan terus ditingkatkan. Salah satu yang dilakukan yakni dengan melibatkan pihak ketiga dalam urusan pengukuran lahan.
"Pak menteri (ATR/BPN) banyak melakukan terobosan dengan membuka peluang swasta pun bisa melakukan pengukuran di BPN," kata Amir jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id