BPN terus berupaya mendaftarkan tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Foto: Shutterstock
BPN terus berupaya mendaftarkan tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. Foto: Shutterstock

Pemerintah Upayakan Pendaftaran Tanah Ulayat Melalui PTSL

Properti BPN Pertanahan kementerian agraria dan tata ruang
Rizkie Fauzian • 26 April 2022 18:49
Jakarta: Pengakuan hak-hak masyarakat adat adalah satu hal penting yang perlu diperoleh untuk berbagai tujuan. Misalnya, untuk mengurangi konflik agraria dan menjaga kelestarian lingkungan hidup. 
 
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus berupaya mendaftarkan tanah ulayat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat. 
 
Direktur Pengukuran dan Pemetaan Kadastral pada Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Ditjen SPPR) Kementerian ATR/BPN Tri Wibisono mengatakan, program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) pada tahun ini akan memperhatikan hasil peta desa lengkap, termasuk indikasi tanah ulayat. 

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk bisa mengetahui berapa luas dan di mana letak-letak tanah ulayat itu, di awali dengan peta kerja yang diharapkan dengan cara super infus dengan pihak-pihak yang sudah melakukan identifikasi, inventarisasi tanah ulayat untuk bisa menjadi program PTSL," ujarnya dalam keterangan tertulis, Selasa, 26 April 2022. 
 
Dalam menghasilkan peta desa lengkap, tanah ulayat sering kali tertinggal. Kementerian ATR mencoba menandai terhadap tanah ulayat itu dengan NIS (Nomor Identifikasi Bidang Sementara).
 
"Kalau yang sudah terukur dan itu kemudian sudah memenuhi persyaratan pengukuran kadastral kita kasih NIB (Nomor Identifikasi Bidang). Tapi kalau NIS yang diharapkan nanti bisa ditindaklanjuti program pendaftaran tanah selanjutnya," jelasnya.
 
Tri menambahkan bahwa tindak lanjut dari persoalan tersebut dapat mengacu pada Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penatausahaan Tanah Ulayat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat ataupun Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah. 
 
"Ini yang perlu kita kondisikan saat ini. Ini yang kami sampaikan setidaknya menjadi hal yang perlu kita rembuk bersama untuk bisa mendorong pemerintah secara aktif untuk bisa menguatkan program pendaftaran tanah khususnya untuk tanah-tanah ulayat di Indonesia," ujar Tri.
 
Kepala BRWA Kasmita Widodo mengatakan, pelaporkan bahwa pada Maret lalu, BRWA telah merilis data terbaru status pengakuan wilayah adat di Indonesia yang telah meregistrasi 1.091 peta wilayah adat, dengan luas mencapai sekitar 17,6 juta hektare. Peta wilayah adat tersebut tersebar di 29 provinsi dan 141 kabupaten/kota. 
 
"Pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat terlaksana berkat kebijakan daerah di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Secara umum, bentuk kebijakan daerah bersifat pengaturan dan penetapan keberadaan masyarakat adat dan wilayah adat melalui peraturan daerah dan/atau Surat Keputusan Kepala Daerah," katanya.
 
(KIE)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif