Kebun Raya Bogor. Foto: MI/Ramdani.
Kebun Raya Bogor. Foto: MI/Ramdani.

Ganggu Habitat Hewan dan Tumbuhan, Wisata Lampu KRB Diminta Dihentikan

Nasional Pemerintah Daerah pariwisata daerah kebun raya bogor Wisata Alam
Media Indonesia.com • 28 Desember 2021 11:08
Bogor: IPB University merekomendasikan agar kegiatan wisata Glow di Kebun Raya Bogor dihentikan. Pasalnya, berdasarkan kajian ilmiah yang dilakukan IPB University, ditemukan bahwa wisata glow yang menggunakan artificial light at night (ALAN) memiliki dampak negatif pada tumbuhan dan satwa di sekitarnya.
 
“Dari penelitian-penelitian di berbagai negara, sangat jelas dibuktikan dampak negatif ALAN. Hewan dan tumbuhan akan terganggu jam biologisnya. Mengganggu fotosintesis, proses regenerasi tanaman, interaksi satwa dengan tanaman, yang itu bisa mengganggu stabilitas ekosistem,” kata Ketua Tim Peneliti Damayanti Buchori, Selasa, 28 Desember 2021.
 
Selain itu, dampak ALAN terhadap satwa mengakibatkan terhambatnya proses kembang biak pada katak. Suara panggilan kawin dan aktivitas kawin katak akan berkurang akibat terpapar ALAN. Berdasar penelitian yang telah ada, cahaya artifisial juga menyebabkan penurunan populasi kunang-kunang dan berpotensi menjadi penyebab kematian serangga.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Baca juga: 350 Bed di RS Dr Soetomo Surabaya Disiapkan untuk Pasien Covid Omicron
 
Damayanti menerangkan, status Kebun Raya Bogor merupakan hutan kota. Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor 2011-2031, KRB merupakan kawasan pelestarian alam untuk perlindungan plasma nutfah. Karenanya, aktivitas komersial di dalam KRB perlu lebih dulu dilakukan studi kelayakan atau analisis dampak lingkungan (AMDAL).
 
“Dengan status sebagai hutan kota dan kawasan pelestarian, ada konsekuensi yang terkait peraturan apabila akan dikembangkan untuk usaha komersial,” kata dia.
 
Ia melanjutkan IPB University menyarankan beberapa opsi. Pertama, menghentikan kegiatan wisata glow yang menggunakan ALAN.
 
"Atau jika tidak, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) harus memenuhi syarat-syarat yang tertera dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan peraturan UU No 32 Tahun 2009 yaitu melakukan studi kelayakan tentang kajian dampak lingkungan hidup (feasibility study /AMDAL) berdasarkan sains yang solid/kuat," beber dia.
 
Baca juga: Viral! Gara-gara Ganti Password Wifi, Marbot Masjid Dikejar Warga Pakai Parang
 
Ia menegaskan, metode yang dikembangkan harus memenuhi kaidah-kaidah sains yang benar. Feasibility study harus dilakukan dengan merujuk pada pengetahuan-pengetahuan yang sudah terbukti, seperti tertera dalam literature review dari Kajian Ilmiah IPB University.
 
"Dan dokumen AMDAL harus disusun oleh tenaga ahli yang berkompeten, mampu memenuhi kaidah sains yang benar dan berintegritas,” lanjutnya.
 
Kepala LPPM IPB University, yang juga menjadi penanggung jawab tim peneliti, Dr Ernan Rustiadi mengatakan, hasil kajian ini telah sebelumnya disampaikan ke Wali Kota Bogor guna ditindaklanjuti.
 
“Kami berharap publik bisa mengetahui pandangan IPB University secara formal melalui kajian ini. Hasil kajian ini juga kita terbitkan dalam bentuk buku yang akan kita bagikan ke publik,” tuturnya.

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif