Jakarta: Pengamat Politik Ubedilah Badrun mengatakan Presiden Jokowi berperan besar dalam kemunduran demokrasi Indonesia. Ubedilah menyatakan, peranan besar Jokowi dalam memundurkan demokrasi sudah terlihat sejak dia mendukung Revisi UU KPK pada 2019.
"Setelah revisi UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar Ubedilah dalam sebuah siniar di Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.
Ubedilah melanjutkan, pascarevisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme yang melibatkan Jokowi dan anak-anaknya. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.
"Dan sekarang semakin terbukti, karena Gibran anak Presiden, dia bisa jadi calon wakil presiden," ujar Ubedilah.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. UU yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Dan tidak didengarnya berbagai aspirasi rakyat itu, menurut Ubedilah membuat indeks demokrasi kita anjlok hingga skor 6.30. "Itu menunjukkan bahwa di rezim saat inilah, indeks demokrasi terburuk kita peroleh," ujarnya.
Jadi, sambung Ubedilah, Jokowi sebagai aktor politik menjadi faktor yang membuat demokrasi kita memburuk. Menurut Ubedilah, era Jokowi ini telah masuk pada otoritarianisme baru yang mana tindakan otoriter rezim berlindung dibalik regulasi.
"Hal itu tampak ketika keinginan Jokowi mengendalikan KPK dilegalkan oleh revisi UU KPK, kemudian sentralisasi perizinan dilegalkan oleh UU Omnibus Law. Yang paling parah, adalah ketika kehormatan Mahkamah Konstitusi dirubuhkan oleh keluarganya, dan Jokowi diam," paparnya.
Sebelumnya dalam debat perdana Pilpres 2024 kemarin, Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan, menilai demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kepercayaan publik terhadap prinsip demokrasi di Tanah Air mulai tergerus.
"Rakyat saat ini tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi," ucap Anies dalam debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Anies mengatakan prinsip mendasar dalam demokrasi yaitu adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian, demokrasi yang sehat juga harus ada pihak oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang.
Jakarta: Pengamat Politik Ubedilah Badrun mengatakan Presiden Jokowi berperan besar dalam kemunduran
demokrasi Indonesia. Ubedilah menyatakan, peranan besar Jokowi dalam memundurkan demokrasi sudah terlihat sejak dia mendukung Revisi UU KPK pada 2019.
"Setelah revisi
UU KPK itu, Presiden seolah-olah memberi ruang pada jajarannya untuk bertindak koruptif tapi bermain 'cantik'," ujar Ubedilah dalam sebuah siniar di Jakarta, Sabtu, 16 Desember 2023.
Ubedilah melanjutkan, pascarevisi UU KPK itu sangat tampak juga nepotisme yang melibatkan Jokowi dan anak-anaknya. Ubedilah menegaskan, nepotisme itu sangat merusak demokrasi.
"Dan sekarang semakin terbukti, karena
Gibran anak Presiden, dia bisa jadi calon wakil presiden," ujar Ubedilah.
Jokowi, sambung Ubedilah, juga tak mendengar aspirasi publik yang menolak UU Omnibus Law. UU yang dinilai mengandung pemiskinan sistemik itu tetap disahkan meski banyak penolakan.
Dan tidak didengarnya berbagai aspirasi rakyat itu, menurut Ubedilah membuat indeks demokrasi kita anjlok hingga skor 6.30. "Itu menunjukkan bahwa di rezim saat inilah, indeks demokrasi terburuk kita peroleh," ujarnya.
Jadi, sambung Ubedilah, Jokowi sebagai aktor politik menjadi faktor yang membuat demokrasi kita memburuk. Menurut Ubedilah, era Jokowi ini telah masuk pada otoritarianisme baru yang mana tindakan otoriter rezim berlindung dibalik regulasi.
"Hal itu tampak ketika keinginan Jokowi mengendalikan KPK dilegalkan oleh revisi UU KPK, kemudian sentralisasi perizinan dilegalkan oleh UU Omnibus Law. Yang paling parah, adalah ketika kehormatan Mahkamah Konstitusi dirubuhkan oleh keluarganya, dan Jokowi diam," paparnya.
Sebelumnya dalam debat perdana Pilpres 2024 kemarin, Calon Presiden Nomor Urut 01, Anies Baswedan, menilai demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Kepercayaan publik terhadap prinsip demokrasi di Tanah Air mulai tergerus.
"Rakyat saat ini tidak percaya pada proses demokrasi yang sekarang terjadi," ucap Anies dalam debat perdana Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Anies mengatakan prinsip mendasar dalam demokrasi yaitu adanya kebebasan berbicara dan berpendapat. Kemudian, demokrasi yang sehat juga harus ada pihak oposisi yang bebas mengkritik pemerintah dan menjadi penyeimbang.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
