Kupang: Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Johanis Asadoma memastikan anggotanya netral dan tidak berpihak pada Pemilihan Umum 2024
"Polri juga tidak memilih atau dipilih, tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan pemilu dapat berjalan dengan aman," katanya di Kupang, Senin, 27 Maret 2023.
Kapolda meminta masyarakat di NTT untuk turut memantau dan mentaati aturan yang berlaku karena Polri tidak dapat bekerja sendiri. Khususnya kelompok mahasiswa yang dinilai mampu menjaga dan mengawasi aturan pelaksanaan Pemilu yang ada di NTT.
"Polri punya peran penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024," terang dia.
Kapolda Johanis menyampaikan tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagai alat negara, tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga memastikan bahwa institusi Polri tidak akan terlibat dalam hal dipilih dan memilih," ujar dia.
Orang nomor satu di Polda NTT juga menyebutkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 14 Februari 2024.
Selain itu, terdapat elemen dalam pemilu dengan regulasi yang menetapkan Polri untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau SKCK bagi calon legistlatif.
"Polri juga punya kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap pemalsuan dokumen dalam pemilu, memberikan pengamanan kepada capres dan cawapres, cagub dan cawagub, cabup dan cawabup. punya kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran pemilu, seperti administrasi dan pidana," ujar dia.
Selain itu, tambahnya, Polri juga membantu dalam proses pengamanan serta pendistribusian surat dan kotak dalam kegiatan Pemilu sehingga dapat tiba di TPS dengan lengkap.
Adapun potensi kerawanan dalam pemilu, yaitu politik identitas, politik uang, sabotase, serangan siber, propaganda, perselisihan hasil pemilu sehingga sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin yang berkualitas dalam pesta demokrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Kupang: Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur Irjen Johanis Asadoma memastikan anggotanya netral dan tidak berpihak pada
Pemilihan Umum 2024
"Polri juga tidak memilih atau dipilih, tidak melibatkan diri dalam politik praktis dan pemilu dapat berjalan dengan aman," katanya di Kupang, Senin, 27 Maret 2023.
Kapolda meminta masyarakat di NTT untuk turut memantau dan mentaati aturan yang berlaku karena Polri tidak dapat bekerja sendiri. Khususnya kelompok mahasiswa yang dinilai mampu menjaga dan mengawasi aturan pelaksanaan Pemilu yang ada di NTT.
"Polri punya peran penting dalam pelaksanaan Pemilu 2024," terang dia.
Kapolda Johanis menyampaikan tugas pokok Polri berdasarkan Pasal 13 UU Nomor 2 Tahun 2002 adalah
memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Sebagai alat negara, tugas Polri adalah menjaga keamanan dan ketertiban selama pelaksanaan pemilu sehingga memastikan bahwa institusi Polri tidak akan terlibat dalam hal dipilih dan memilih," ujar dia.
Orang nomor satu di Polda NTT juga menyebutkan bahwa Pemilu 2024 merupakan pemilu pertama yang dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia pada 14 Februari 2024.
Selain itu, terdapat elemen dalam pemilu dengan regulasi yang menetapkan Polri untuk menerbitkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian atau
SKCK bagi calon legistlatif.
"Polri juga punya kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap pemalsuan dokumen dalam pemilu, memberikan pengamanan kepada capres dan cawapres, cagub dan cawagub, cabup dan cawabup. punya kewenangan untuk melakukan proses hukum terhadap pelanggaran pemilu, seperti administrasi dan pidana," ujar dia.
Selain itu, tambahnya, Polri juga membantu dalam proses pengamanan serta pendistribusian surat dan kotak dalam kegiatan Pemilu sehingga dapat tiba di TPS dengan lengkap.
Adapun potensi kerawanan dalam pemilu, yaitu politik identitas, politik uang, sabotase, serangan siber, propaganda, perselisihan hasil pemilu sehingga sebagai masyarakat harus menjadi pemilih yang cerdas dalam memilih pemimpin yang berkualitas dalam pesta demokrasi.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
