Banjarmasin: Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi mendesak reformasi total di tubuh institusi Polri. Hal ini menyusul tindakan represif aparat kepada demonstran penolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah itu.
Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi menyampaikan tindakan represif aparat seolah semakin menunjukan kesewenang-wenangan institusi Polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat.
"Publik mampu menilai bahwa tindakan represif aparat kepolisian selama ini membenarkan tindakan kesewenang-wenangan mereka terhadap hukum dan kepentingan rakyat, amatlah nyata. Coba lihat tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana dramanya dimainkan tapikan terungkap juga," kata Abdi di Banjarmasin, Rabu, 7 September 2022.
HMI Kalsel mengecam penganiayaan kader HMI-Wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 1 September silam. Padahal penyampaian aspirasi di hadapan umum dijamin UU.
Ratusan Kader HMI Kalimantan Selatan meminta Kapolri harus bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat. "Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri presisi," terangnya
Selain itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total. Presiden pun diminta mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online dan dugaan Diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri.
"Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena dianggap telah gagal dalam melaksanakan tugasnya," tegas Abdi.
Banjarmasin: Ratusan kader
Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kalimantan Selatan menggelar aksi demonstrasi mendesak reformasi total di tubuh institusi Polri. Hal ini menyusul tindakan represif aparat kepada demonstran penolak penaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah daerah itu.
Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Kalimantan Selatan, Abdi Aswadi menyampaikan tindakan represif aparat seolah semakin menunjukan kesewenang-wenangan
institusi Polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat.
"Publik mampu menilai bahwa tindakan represif
aparat kepolisian selama ini membenarkan tindakan kesewenang-wenangan mereka terhadap hukum dan kepentingan rakyat, amatlah nyata. Coba lihat tragedi kematian Brigadir J sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo, bagaimana dramanya dimainkan tapikan terungkap juga," kata Abdi di Banjarmasin, Rabu, 7 September 2022.
HMI Kalsel mengecam penganiayaan kader HMI-Wati cabang Dompu yang mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes wacana kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 1 September silam. Padahal penyampaian aspirasi di hadapan umum dijamin UU.
Ratusan Kader HMI Kalimantan Selatan meminta Kapolri harus bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat. "Tindakan represif saat penangan aksi menandai gagalnya realisasi jargon Polri presisi," terangnya
Selain itu, pihaknya meminta Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan reformasi institusi Polri secara total. Presiden pun diminta mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online dan dugaan Diagram Konsorsium 303 yang melibatkan para petinggi Polri.
"Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena dianggap telah gagal dalam melaksanakan tugasnya," tegas Abdi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)