HMI Jabar Kecam Aksi Kekerasan Aparat dalam Demontrasi Tolak Kenaikan BBM

Bandung: Aliansi kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Jawa Barat melakukan aksi demonstrasi di Polrestabes Bandung mengecam penganiayaan kader HMI-wati cabang Dompu, Nusa Tenggara Barat oleh aparat saat demonstrasi penolakan kenaikan BBM. Perempuan kader Korps HMI-Wati (KOHATI) itu mengalami cedera muka saat menggelar aksi protes kenaikan BBM di Kantor DPRD Dompu, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat (NTB), Kamis, 1 September lalu. Koordinator Lapangan Aliansi Kader HMI Jawa barat Laladra Kusuma Dirga, mengecam tindakan represif yang dilakukan aparat kepada kepolisian tehadap kader HMI. Menurutnya, menyampaikan aspirasi di hadapan umum dijamin dalam UU.  "Kader HMI Jawa Barat, mengecam keras tindakan represif aparat kepolisian terhadap tindakan penganiayaan kader HMI peserta aksi tolak kenaikan BBM di Dompu dan Bengkulu," kata Dirga di Bandung, Sabtu, 3 September 2022.   Sehingga atas dasar itu, Aliansi Kader HMI Jawa Barat meminta Kapolri harus bertanggung jawab atas tindakan penganiayaan yang dilakukan oleh aparat. Menurut Dirga, berbagai peristiwa ini momentum untuk Presiden Joko Widodo segera melakukan reformasi institusi Polri secara total "Kami meminta kepada Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo untuk segera menyelamatkan institusi Polri sebagai amanat reformasi dari kegagalan Kapolri dalam melakukan pembinaan terhadap anggotanya," sambungnya Selain tindakan represif aparat, Dirga pun menyoroti kasus yang tengah menghantam Korps Bhayangkara itu. Yaitu kasus yang menghebohkan masyarakat yakni tragedi kematian Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat sebagai korban dugaan pembunuhan berencana yang dilakukan oleh mantan Kadiv Propam Mabes Polri, Irjen Pol Ferdy Sambo.  "Tindakan represif aparat kepolisian akhir-akhir ini telah membenarkan bahwa kesewenang wenangan institusi polri terhadap hukum dan kepentingan rakyat sangatlah nyata di depan mata," ucapnya Mereka juga mendesak agar Presiden Joko Widodo segera mengambil langkah terukur dalam membongkar sindikat judi online/narkoba, dan diagram Konsorsium 303 yang diduga melibatkan aparat. "Atas akumulasi kegagalan Kapolri dalam menggawangi Institusi Polri, kami meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk segera mencopot Kapolri karena di anggap telah gagal dalam melaksanakan tugasnya," tutupnya