Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengingatkan siswa dan wali murid untuk jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Ganjar tak segan membawa perkara ke ranah hukum, bila terdapat pemalsuan data.
"Soal SKD (surat keterangan domisili) ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur," jelas Ganjar usai rapat evaluasi PPDB di ruang kerjanya, Selasa, 23 Juni 2020, melansir Media Indonesia.
Ganjar menekankan bakal menggandeng kepolisian, bila SKD asli tapi palsu banyak ditemukan. Lantaran hal tersebut termasuk pemalsuan data.
Dia meminta Dinas Pendidikan untuk mengerahkan guru melakukan validasi dan verifikasi. Disdik juga diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.
"Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Dukcapil untuk melakukan cleansing data agar ini benar-benar akurat," tegasnya.
Baca: PPDB Sukma Bangsa Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19
Selain itu, Ganjar juga mengingatkan adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Pihaknya meminta Disdik jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi.
"Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas," ungkapnya.
Ia juga menyoroti soal jalur afirmasi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan covid-19. Ganjar menegaskan, jalur itu hanya khusus bagi anak tenaga medis saja.
"Jadi kami memfasilitasi pejuang covid, itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri, mengatakan penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah yang dipandang favorit. Pihaknya akan melakukan pengecekan terkait kebenaran SKD.
"Misalnya di SMA 1 Semarang ada 103 orang pakai SKD, di SMA 2 Semarang ada 114 SKD dan SMA 3 Semarang ada 139 yang menggunakan SKD," ucap Jumeri.
Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, mengingatkan siswa dan wali murid untuk jujur dalam proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) 2020. Ganjar tak segan membawa perkara ke ranah hukum, bila terdapat pemalsuan data.
"Soal SKD (surat keterangan domisili) ini, saya minta dicek secara serius mulai sekarang. Saya ingatkan, tolong jangan ajari anak kita untuk tidak jujur," jelas Ganjar usai rapat evaluasi PPDB di ruang kerjanya, Selasa, 23 Juni 2020, melansir Media Indonesia.
Ganjar menekankan bakal menggandeng kepolisian, bila SKD asli tapi palsu banyak ditemukan. Lantaran hal tersebut termasuk pemalsuan data.
Dia meminta Dinas Pendidikan untuk mengerahkan guru melakukan validasi dan verifikasi. Disdik juga diminta menggandeng Disdukcapil untuk memastikan kebenaran SKD itu.
"Didata berapa pendaftar yang pakai SKD, cek semuanya dengan benar. Gandeng Dukcapil untuk melakukan cleansing data agar ini benar-benar akurat," tegasnya.
Baca: PPDB Sukma Bangsa Terapkan Protokol Kesehatan Covid-19
Selain itu, Ganjar juga mengingatkan adanya penggunaan sertifikat kejuaraan palsu. Pihaknya meminta Disdik jeli dan teliti dalam proses validasi serta verifikasi.
"Kalau ditemukan, jangan segan untuk langsung mencopot. Karena ini soal integritas," ungkapnya.
Ia juga menyoroti soal jalur afirmasi anak tenaga medis yang bertugas dalam penanganan covid-19. Ganjar menegaskan, jalur itu hanya khusus bagi anak tenaga medis saja.
"Jadi kami memfasilitasi pejuang covid, itu hanya untuk anak tenaga medis, tidak semuanya," ucapnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jateng, Jumeri, mengatakan penggunaan SKD banyak terjadi di sekolah yang dipandang favorit. Pihaknya akan melakukan pengecekan terkait kebenaran SKD.
"Misalnya di SMA 1 Semarang ada 103 orang pakai SKD, di SMA 2 Semarang ada 114 SKD dan SMA 3 Semarang ada 139 yang menggunakan SKD," ucap Jumeri.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(LDS)
