Kepala BKPSDM, Hilmy Rifai/ (Istimewa)
Kepala BKPSDM, Hilmy Rifai/ (Istimewa)

Tingkat Kelulusan Rendah, Cirebon Minta Passing Grade PPPK Dikurangi

Nasional Guru Honorer Guru PPPK
Ahmad Rofahan • 28 September 2021 13:47
Cirebon: Pelaksanaan ujian bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, telah rampung.
 
Namun menurut Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Hilmy Rifai, tes yang diikuti oleh 5.300 pendaftar itu tidak seperti yang diharapkan. Pasalnya tingkat kelulusan hanya sekitar 7,5 persen.
 
"Padahal jumlah kuotanya (formasi) 4.135 orang," kata Hilmy, Selasa, 28 September 2021.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Hasil itu pun, kata dia, belum dilihat dari hasil nilai kompetensi masing-masing peserta. Selain tes tulis, pendaftar PPPK juga mengikuti uji kompetensi teknis dan wawancara.
 
"Seandainya secara kumulatif telah memenuhi syarat, tapi kalau satu (poin) saja tidak memenuhi passing grade dinyatakan tidak lulus. Tapi kita belum tahu sih jumlah pastinya," ujar Hilmy.
 
Baca juga: Gempa Tektonik Guncang Brebes Bagian Selatan, 23 Rumah Rusak
 
Mengatasi hal tersebut, Hilmy menyebut Bupati Cirebon telah menginstruksikan BKPSDM untuk berkoordinasi dengan Menteri PAN-RB dan Kemenristekdikti agar ada pertimbangan menurunkan passing grade untuk peserta usia 35 tahun ke atas dan juga penambahan nilai afirmasi.
 
"Yang awalnya nilai afirmasi hanya 15 persen, diminta 25 sampai 35 persen," ungkapnya.
 
Menurut Hilmy, dengan aturan saat ini, sulit bagi PPPK dengan nilai kecil bisa terangkat. Terlebih tingkat kesulitan soal-soal belum terjangkau oleh guru-guru di Kabupaten Cirebon.
 
"Walaupun Mendikbud mengharapkan guru-guru kita berkelas internasional. Tapi ini apa adanya, guru-guru kita memang belum masuk ke kriteria kelas internasional. Karena bagaimana mungkin mereka mengikuti pendidika atau seminar kalau gajinya juga hanya Rp500 ribu," terang Hilmy.
 
Ia menambahkan, realitas di lapangan, guru-guru di Kabupaten Cirebon hanya memiliki kemampuan secara teknis administratif sehingga tidak bisa dipaksakan. "Ini fakta di lapangan soal guru yang ada, jadi enggak bisa dipaksakan dan harus disesuaikan."

 
(MEL)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif