Kepala BKPSDM Padang Arfian. ANTARA/ Ikhwan Wahyudi
Kepala BKPSDM Padang Arfian. ANTARA/ Ikhwan Wahyudi

Jadi Istri Kedua, 2 ASN di Padang Diberhentikan

Nasional pelanggaran etik ASN
Antara • 30 September 2021 00:23
Padang: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Padang memberi sanksi dua orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaporkan menjadi istri kedua. Sanksi tersebut berupa pemberhentian karena melanggar aturan PP 45 1990 soal izin perkawinan dan perceraian bagi PNS.
 
"Saat ini kami sedang memproses seorang ASN yang berstatus sebagai istri kedua, sebelumnya sudah ada yang diberi sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat pada 2020 untuk kasus serupa," kata Kepala BKPSDM Padang, Arfian, di Padang, Rabu, 29 September 2021.
 
Baca: Pengungkap Kasus Materai Palsu Diganjar Penghargaan

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Menurut dia terkait dengan kasus perselingkuhan pihaknya tidak main-main karena begitu ada laporan yang masuk akan segera diproses. "Jika terbukti akan langsung diberhentikan," jelasnya.
 
Ia menegaskan berdasarkan aturan seorang ASN perempuan tidak boleh menjadi istri kedua. Akan tetapi untuk ASN laki-laki boleh berpoligami dengan syarat ada izin atasan dan istri pertama.
 
Dalam PP 45 1990 soal izin perkawinan dan perceraian pasal 4 ayat 2 dinyatakan PNS wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua, ketiga dan keempat.
 
Kemudian di pasal 15 ayat 2 dinyatakan PNS wanita yang melanggar dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat.
 
Sementara pada 2020 sebanyak 10 PNS di Pemkot Padang telah diproses karena melanggar PP 53 2010 tentang disiplin kepegawaian.
 
Dari 10 orang tersebut 7 orang murni pelanggaran disiplin, satu orang karena memakai narkoba, satu orang dilaporkan melakukan pelecehan terhadap perempuan namun tidak terbukti dan satu lagi menikah kedua kali tanpa izin atasan.
 
Sementara Kabid Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan BKPSDM Padang, Agustini, menyampaikan ketika ASN diduga melakukan pelanggaran disiplin kepegawaian maka akan diproses mulai dari atasan langsung hingga dilimpahkan ke BKPSM.
 
"Di BKPSDM akan ada tim adhoc dari unsur kepegawaian, inspektorat dan atasan langsung yang melakukan pemeriksaan hingga persidangan dan pengambilan putusan," kata Agustini.
 
Ia membenarkan adanya laporan dan proses pemberian sanksi dua ASN wanita yang menjadi istri kedua.
 
Akan tetapi sebaliknya sampai saat ini pihaknya belum pernah menerima izin pengajuan poligami dari ASN pria.
 
 
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif