Papua: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua, telah membiayai seluruh penduduknya yang kurang mampu agar memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri, mengatakan sudah ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan pemerintah setempat.
"Kita sudah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Universal Head Coverage (UHC) dimana capaian dari Pemda Jayawijaya untuk peserta sudah mencapai 102 persen," ujar Freda, Minggu, 11 November 2022.
Dalam perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan November 2022, disebutkan apabila ada warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dapat langsung didaftarkan JKN dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Dengan UHC Jayawijaya ini, siapa saja penduduk Jayawijaya yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jayawijaya dan belum mempunyai JKN bisa ditambahkan pada saat datang ke BPJS atau melalui fasilitas kesehatan di mana yang bersangkutan mengakses," katanya.
Seluruh warga kurang mampu di Jayawijaya juga bisa dengan mudah mengakses 21 fasilitas kesehatan di sana secara gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Dalam satu tahun, anggarannya Rp9,8 miliar sampai dengan Desember 2022," ucap Freda.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengimbau warganya agar untuk datang berobat di rumah sakit apabila sakit, sebab pemerintah telah menanggung biaya pengobatan di pusat layanan kesehatan.
"Warga Jayawijaya yang belum mendaftar BPJS apabila ada pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas dan belum punya kartu BPJS bisa langsung mendaftar PJS dan akan langsung mendapatkan pelayanan," ucap Jhon.
Pemerintah memberikan kemudahan sebab beberapa warga tinggal di kawasan yang sulit atau jauh untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan. Bupati mengharapkan pihak BPJS tidak menyulitkan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
"Jangan sampai masyarakat kita jauh-jauh datang untuk dapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan namun karena belum mempunyai BPJS atau data di BPJS akhirnya dikembalikan. Ini yang kami siagakan data apabila masyarakat kita yang datang dari kampung atau distrik yang jauh bisa langsung mendaftar dan dapatkan layanan," ujar Jhon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news Medcom.id.
Papua: Pemerintah Kabupaten Jayawijaya, Provinsi
Papua, telah membiayai seluruh penduduknya yang kurang mampu agar memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (
JKN). Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Wamena, Freda Yanne Imbiri, mengatakan sudah ada kesepakatan antara
BPJS Kesehatan dan pemerintah setempat.
"Kita sudah melakukan penandatangan perjanjian kerja sama Universal Head Coverage (UHC) dimana capaian dari Pemda Jayawijaya untuk peserta sudah mencapai 102 persen," ujar Freda, Minggu, 11 November 2022.
Dalam perjanjian kerja sama yang sudah dilakukan November 2022, disebutkan apabila ada warga yang belum terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan maka dapat langsung didaftarkan JKN dan mendapatkan pelayanan kesehatan.
"Dengan UHC Jayawijaya ini, siapa saja penduduk Jayawijaya yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) Jayawijaya dan belum mempunyai JKN bisa ditambahkan pada saat datang ke BPJS atau melalui fasilitas kesehatan di mana yang bersangkutan mengakses," katanya.
Seluruh warga kurang mampu di Jayawijaya juga bisa dengan mudah mengakses 21 fasilitas kesehatan di sana secara gratis karena sudah ditanggung oleh pemerintah daerah.
"Dalam satu tahun, anggarannya Rp9,8 miliar sampai dengan Desember 2022," ucap Freda.
Bupati Jayawijaya Jhon Richard Banua mengimbau warganya agar untuk datang berobat di rumah sakit apabila sakit, sebab pemerintah telah menanggung biaya pengobatan di pusat layanan kesehatan.
"Warga Jayawijaya yang belum mendaftar BPJS apabila ada pelayanan kesehatan di rumah sakit maupun puskesmas dan belum punya kartu BPJS bisa langsung mendaftar PJS dan akan langsung mendapatkan pelayanan," ucap Jhon.
Pemerintah memberikan kemudahan sebab beberapa warga tinggal di kawasan yang sulit atau jauh untuk mengurus kartu BPJS Kesehatan. Bupati mengharapkan pihak BPJS tidak menyulitkan warganya mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak.
"Jangan sampai masyarakat kita jauh-jauh datang untuk dapatkan layanan kesehatan di fasilitas kesehatan namun karena belum mempunyai BPJS atau data di BPJS akhirnya dikembalikan. Ini yang kami siagakan data apabila masyarakat kita yang datang dari kampung atau distrik yang jauh bisa langsung mendaftar dan dapatkan layanan," ujar Jhon.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun
google news Medcom.id. Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
