Bandung: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Honorer sebagai jembatan aspirasi tenaga honorer. Hal itu seiring dengan wacana pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ridwan Kamil saat melakukan pertemuan dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Selasa, 9 Agustus 2022.
"Semua aspirasi kita dengarkan dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemda Provinsi Jabar untuk secara transparan mencari solusi," ujar gubernur yang akrab disapa Emil ini, Selasa, 9 Agustus 2022.
Emil menuturkan dengan gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemprov Jabar untuk merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer. Terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat.
"Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," sambungnya.
Terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat, Emil berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan. Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemprov Jabar bisa dengan mudah membuat surat edaran.
"Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," bebernya.
Diakui Emil, pertemuannya dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemprov Jabar memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer.
"Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," ungkap Emil.
Bandung: Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, mengusulkan pembentukan Gugus Tugas Honorer sebagai jembatan
aspirasi tenaga honorer. Hal itu seiring dengan wacana pemerintah pusat terkait penghapusan tenaga honorer pada 2023.
Hal itu disampaikan langsung oleh Ridwan Kamil saat melakukan pertemuan dengan honorer tenaga kesehatan dan guru di Gedung Sate, Selasa, 9 Agustus 2022.
"Semua aspirasi kita dengarkan dan solusi Jawa Barat adalah akan membentuk gugus tugas antara
perwakilan mereka (tenaga honorer) dan tim Pemda Provinsi Jabar untuk secara transparan mencari solusi," ujar gubernur yang akrab disapa Emil ini, Selasa, 9 Agustus 2022.
Emil menuturkan dengan gugus tugas, tenaga honorer bisa rutin bertemu dengan Pemprov Jabar untuk merespons segala hal terkait kebijakan tenaga honorer. Terlebih yang datang dari Pemerintah Pusat.
"Kita rutinkan pertemuan sehingga tidak ada miskomunikasi, karena kita (bersama) paham (situasi)," sambungnya.
Terkait kebijakan dari Pemerintah Pusat, Emil berkomitmen terus mengawal agar tetap berkeadilan. Namun jika kebijakannya dari kabupaten/kota, Pemprov Jabar bisa dengan mudah membuat
surat edaran.
"Kalau itu kewenangan pusat kita bekerja sama ke pusat, kalau kewenangan provinsi kita cari solusi di provinsi, kalau kewenangannya di kabupaten/kota itu kita bikin edaran," bebernya.
Diakui Emil, pertemuannya dengan para nakes dan guru honorer merupakan bagian komitmen Pemprov Jabar memperjuangkan kesejahteraan tenaga honorer.
"Sehingga mereka paham bahwa Gubernur memperjuangkan aspirasi, tapi akan realistis. Kalau belum, kita akan sampaikan secara jujur, kalau bisa diubah dengan peraturan juga kita upayakan," ungkap Emil.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
