Tangerang : Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten angkat bicara terkait kinerja institusi Polri yang dirundung masalah belakangan ini. Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Daud Loilatu mengapresiasi kinerja Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membenahi institusi Polri.
“Polri sebagai bagian dari pemerintah sesuai dengan amanat UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjalankan tugasnya sebagai penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,” kata Daud Loilatu, Sabtu, 15 Oktober 2022.
“Kami (HMI) sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini guna membenahi Polri secara kultural. Di mana tanpa pandang bulu, Pak Kapolri dalam menegakan hukum,” tambahnya.
Alasannya, lanjut Daud, dilihat dari sikap tegas tanpa pandang bulu dalam penegakan hukum terhadap beberapa oknum jenderal yang dinilainya bisa mempengaruhi citra polri menjadi buruk dari sebelumnya baik di mata masyarakat.
“Sangat tegas ya, lihat saja beberapa kasus akibat dari perbuatan oknum di internal polri seperti halnya (Irjen Napoleon Bonaparte) kasus suap penghapusan red notice Djoko Tjandra, (Irjen Ferdy Sambo) kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan yang terkini penangkapan terhadap (Irjen Teddy Minahasa Putra) dalam kasus narkoba, telah berdampak buruk pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja dan profesionalisme institusi Polri,” jelasnya.
Meski begitu, kata Daud, upaya Kapolri untuk melakukan pembenahan kultural di institusi Polri sudah terbukti. Pasalnya, itu merupakan satu hal yang wajib dilakukan demi Polri yang baik dimata publik.
Pasalnya, hingga saat ini Kapolri telah banyak melakukan terobosan yang sangat luar biasa dengan program Polri Presisi. Ikhtiar dan semangat juang Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam upaya reformasi kultural di tubuh institusi Polri adalah langkah tepat untuk mengembalikan marwah dan citra Polri.
“Untuk itu, reformasi kultural tidak boleh hanya sampai pada slogan belaka, akan tetapi pentingnya dijiwai oleh anggota-anggota polri di seluruh pelosok nusantara. Pesan Jenderal Komjen Rycko Amelza Dahniel bahwa mendidik seorang calon polisi dengan hanya memberikan kecerdasan dan keterampilan, tanpa menanamkan keimanan dan ketaqwaan agar memiliki akhlak yang mulia, sama saja menciptakan monster di masa depan,” kutipnya.
“Reformasi kultural sangatlah penting dan harus betul-betul dilakukan guna melahirkan insan-insan polri yang berhubungan langsung dengan sikap dan perilaku polisi, norma, nilai, perspektif dan aturan-aturan teknis kepolisian yang ditampilkan oleh setiap anggotanya pada saat berhubungan dengan masyarakat. Sebagaimana Polri adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, kami mendorong dan mendukung pentingnya reformasi kultural di tubuh polri,” tutupnya.
Tangerang : Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jabodetabeka-Banten angkat bicara terkait kinerja institusi Polri yang dirundung masalah belakangan ini. Ketua Bidang Hukum dan HAM Badko HMI Jabodetabeka-Banten, Daud Loilatu mengapresiasi kinerja
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam membenahi institusi Polri.
“Polri sebagai bagian dari pemerintah sesuai dengan amanat
UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu menjalankan tugasnya sebagai penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat,” kata Daud Loilatu, Sabtu, 15 Oktober 2022.
“Kami (HMI) sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Pak Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat ini guna membenahi Polri secara kultural. Di mana tanpa pandang bulu, Pak Kapolri dalam menegakan hukum,” tambahnya.
Alasannya, lanjut Daud, dilihat dari sikap
tegas tanpa pandang bulu dalam penegakan hukum terhadap beberapa oknum jenderal yang dinilainya bisa mempengaruhi citra polri menjadi buruk dari sebelumnya baik di mata masyarakat.
“Sangat tegas ya, lihat saja beberapa kasus akibat dari perbuatan oknum di internal polri seperti halnya (Irjen Napoleon Bonaparte) kasus suap penghapusan
red notice Djoko Tjandra, (Irjen Ferdy Sambo) kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat, dan yang terkini penangkapan terhadap (Irjen Teddy Minahasa Putra) dalam kasus narkoba, telah berdampak buruk pada menurunnya kepercayaan publik terhadap kinerja dan profesionalisme institusi Polri,” jelasnya.
Meski begitu, kata Daud, upaya Kapolri untuk melakukan pembenahan kultural di institusi Polri sudah terbukti. Pasalnya, itu merupakan satu hal yang wajib dilakukan demi Polri yang baik dimata publik.
Pasalnya, hingga saat ini Kapolri telah banyak melakukan terobosan yang sangat luar biasa dengan program Polri Presisi. Ikhtiar dan semangat juang Kapolri Listyo Sigit Prabowo dalam upaya reformasi kultural di tubuh institusi Polri adalah langkah tepat untuk mengembalikan marwah dan citra Polri.
“Untuk itu, reformasi kultural tidak boleh hanya sampai pada slogan belaka, akan tetapi pentingnya dijiwai oleh anggota-anggota polri di seluruh pelosok nusantara. Pesan Jenderal Komjen Rycko Amelza Dahniel bahwa mendidik seorang calon polisi dengan hanya memberikan kecerdasan dan keterampilan, tanpa menanamkan keimanan dan ketaqwaan agar memiliki akhlak yang mulia, sama saja menciptakan monster di masa depan,” kutipnya.
“Reformasi kultural sangatlah penting dan harus betul-betul dilakukan guna melahirkan insan-insan polri yang berhubungan langsung dengan sikap dan perilaku polisi, norma, nilai, perspektif dan aturan-aturan teknis kepolisian yang ditampilkan oleh setiap anggotanya pada saat berhubungan dengan masyarakat. Sebagaimana Polri adalah bagian yang tak terpisahkan dari masyarakat, kami mendorong dan mendukung pentingnya reformasi kultural di tubuh polri,” tutupnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
