Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu menggugat Bupati Bantul. Foto: Medcom.id/A Mustaqim
Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu menggugat Bupati Bantul. Foto: Medcom.id/A Mustaqim

GPdI Immanuel Sedayu Gugat Bupati Bantul di PTUN

Nasional gereja
Ahmad Mustaqim • 21 Oktober 2019 15:25
Yogyakarta: Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Immanuel Sedayu menggugat Bupati Bantul, Suharsono, atas pencabutan izin mendirikan bangunan gereja. Didampingi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dokumen gugatan dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta, Senin, 21 Oktober 2019.
 
Gugatan ditujukan untuk Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu sebagai Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat. SK tersebut dikeluarkan pada Jumat, 26 Juli 2019.
 
Dokumen pengajuan gugatan yang diajukan belum lengkap. Pihak gereja bersama LBH akan melengkapi dalam beberapa waktu ke depan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kami akan melengkapi berkas, kemudian melanjutkan (proses sidang) gugatan," ujar pengacara publik LBH Yogyakarta, Budi Hermawan ditemui di PTUN Yogyakarta pada Senin, 21 Oktober 2019.
 
Ada empat alasan dasar melayangkan gugatan. Pertama, Suharsono dituding melanggar UU tentang Administrasi Pemerintahan. Menurut dia, pengambilan tindakan pemerintah atas keputusan harus berjenjang. Mulai dari teguran, peringatan, baru kemudian pencabutan.
 
Kedua, kata dia, IMB gereja dicabut karena bangunan tak mencirikan rumah ibadah. Padahal, katanya, tak ada aturan yang mengharuskan bangunan menganut ciri-ciri rumah ibadah.
 
"Ini langsung diberikan sanksi berat, tak melewati proses peringatan. Kami sebut ini cacat prosedural," ujarnya.
 
Ia mengatakan keputusan pencabutan IMB gereja juga melanggar asas-asas pemerintahan yang baik. "Lalu, ini juga melanggar penghapusan diskriminasi," ungkapnya.
 
Budi menambahkan pihaknya memiliki waktu hingga 23 Oktober untuk menggugat SK Bupati Bantul. Adapun waktu penggugatan 90 hari usai penerbitan SK.
 
"Kami yakin dengan proses gugatan (di PTUN). Kalau menang, Pemkab (Bantul) harus mencabut SK 345 2019, maka IMB berlanjut, berlaku sendiri," kata dia.
 
Bupati Bantul, Suharsono, mempersilakan pihak gereja melayangkan gugatan ke PTUN. Ia menilai langkah itu sesuai jalur hukum.
 
"Silakan (digugat). Saya senang seperti itu," ungkapnya.
 
Ia mengatakan tak menghapus gereja tersebut. Suharsono berkeyakinan ada sejumlah berkas yang diduga dipalsukan, berdasarkan laporan masyarakat.
 
"Kalau dokumen dilengkapi lagi, ada tiga (dokumen), saya akan keluarkan (IMB) lagi. Tapi kalau menuntut pemerintah, ya kami siap menghadapi," ujarnya.

 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif