Juru Bicara GPdI Sedayu, Agnes Dwi Rusjiati. Medcom.id-Ahmad Mustaqim
Juru Bicara GPdI Sedayu, Agnes Dwi Rusjiati. Medcom.id-Ahmad Mustaqim

Bupati Bantul akan Digugat di PTUN

Nasional gereja
Ahmad Mustaqim • 29 Juli 2019 17:33
Bantul: Pengurus Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berencana menggugat Bupati Bantul ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Rencana gugatan menyusul pembatalan dokumen izin mendirikan bangunan (IMB) GPdI Sedayu.
 
Bupati Bantul, Suharsono, menerbitkan Keputusan Bupati Bantul Nomor 345 Tahun 2019 tentang Pembatalan Penetapan Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) Sedayu sebagai Rumah Ibadat yang Mendapatkan Fasilitas Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan Rumah Ibadat. Keputusan itu menganulir IMB gereja tersebut dengan nomor register 0116/DMPT/212/1/2019.
 
"Memang titik akhirnya (menggugat) di PTUN," kata Juru Bicara GPdI Sedayu, Agnes Dwi Rusjiati, ditemui di Kantor Pemerintah Kabupaten Bantul, Senin, 29 Juli 2019.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Agnes berharap adanya kebijakan tidak mendiskriminasi kelompok minoritas. Menurut Agnes, kelompok jemaat GPdI Sedayu yang dipimpin Pendeta Tigor Yunus Sitorus itu salah satu kelompok kecil di antara dominasi kelompok keagamaan yang lain.
 
"Pak Sitorus yang denominasi yang kecil di Bantul berhak mendapatkan hak perlindungan, hak beribadah, dan jaminan keamanan. Bagaimana pak Sitorus dan komunitasnya bisa beribadah dengan baik," ujar Agnes.
 
Agnes menilai pembatalan IMB masih dalam proses pengkajian. Ia juga tak cukup tahu apakah ada tekanan kelompok lain atas keputusan yang diambil Suharsono.
 
Di sisi lain, masih muncul argumen mengenai GPdI Sedayu bergabung dengan tempat tinggal. Agnes mengaku sudah menjelaskan persoalan tersebut ke Suharsono.
 
"Rintisan pembangunan gereja yang denominasi itu memunculkan tempat ibadah yang berbeda juga. Tak bisa sepeti GPdI atau gereja yang lain, tak sama persis dengan GKI dan GKJ yang tempat tinggalnya terpisah dan sebagainya. Perkara ini mau diterima atau tidak, paling tidak kita sudah sampaikan fakta sebenarnya terkait GPdI Sedayu," jelasnya.
 
Ia menegaskan batas waktu menggugat ke PTUN hingga adanya legalitas sebagai dasar hukum. Sementara jemaat GPdI Sedayu beribadah di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Sedayu.
 
Soal rencana gugatan, Bupati Suharsono, mengatakan, langkah pembatalan IMB gereja yang dilakukan sesuai dengan dasar hukum. Ia menyilakan jika akan digugat ke PTUN.
 
"Yang jelas saya menetapkan sikap sudah sesuai aturan hukum," ucap Suharsono.
 
Ia mengatakan rumah ibadah boleh satu lokasi dengan tempat tinggal Pendeta. Namun dengan catatan berbeda bangunan.
 
"Satu lokasi boleh tapi jangan jadi satu (bangunan), itu yang tidak saya izinkan. Misal (luas bangunan) 200 meter (persegi) yang 25 meter rumah dinas romo atau pendeta," kata Suharsono.
 

(LDS)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif