Semarang: Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah turut memberi izin penambangan di wilayah masing-masing. Ganjar menilai sejak izin penambangan ditarik Pemerintah Pusat, kerusakan lingkungan justru makin menjadi-jadi.
Sebagai contoh, soal izin penambangan di sekitar lereng Gunung Merapi, Klaten. Menurut Ganjar, semasa izin penambangan dikelola daerah, hanya ada delapan penambang resmi yang beroperasi di sana.
Setelah izin ditarik ke pusat, jumlah penambangan di Gunung Merapi segera membludak.
"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 3 Desember 2021.
Baca juga: PTM di Boyolali Tetap Berjalan Selama Masa Liburan Akhir Tahun
Dengan jumlah yang begitu banyak, Ganjar mengaku Pemerintah Daerah terkenda dampak kerusakan lingkungan.
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepat banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," ujar dia.
Ganjar meminta Pemerintah Pusat dan Daerah segera mencari jalan keluar soal perizinan tambang.
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," jelasnya.
Semarang:
Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, meminta Pemerintah Pusat memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah turut memberi izin penambangan di wilayah masing-masing. Ganjar menilai sejak izin penambangan ditarik Pemerintah Pusat, kerusakan lingkungan justru makin menjadi-jadi.
Sebagai contoh, soal izin penambangan di sekitar lereng Gunung Merapi, Klaten. Menurut Ganjar, semasa izin penambangan dikelola daerah, hanya ada delapan penambang resmi yang beroperasi di sana.
Setelah izin ditarik ke pusat, jumlah penambangan di Gunung Merapi segera membludak.
"Dari hanya delapan, sekarang sudah ada 100 lebih. Bayangkan 100 lebih, pasti di sana akan rusak," kata Ganjar, Semarang, Jawa Tengah, Jumat, 3 Desember 2021.
Baca juga:
PTM di Boyolali Tetap Berjalan Selama Masa Liburan Akhir Tahun
Dengan jumlah yang begitu banyak, Ganjar mengaku Pemerintah Daerah terkenda dampak kerusakan lingkungan.
"Sekarang perizinan penambangan diambil pusat dengan Online Single Submission (OSS). Itu memang bagus, usahanya cepat banget dan masyarakat pasti puas. Tapi akibatnya, kami di daerah yang pusing," ujar dia.
Ganjar meminta Pemerintah Pusat dan Daerah segera mencari jalan keluar soal perizinan tambang.
"Mana yang bisa ditambang, mana yang tidak merusak itu bisa dikendalikan. Ternyata cepat saja tidak cukup, pasti akan sangat eksploitatif dan merusak lingkungan," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
