Jayapura: Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Papua mendorong agar kepala daerah setempat melakukan percepatan perekaman e-KTP di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua, Ribka Haluk, mengatakan kepala daerah di 29 kabupaten kota mempunyai peranan terbesar untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024.
"Sekarang ini dana dari Kemendagri untuk perekaman e-KTP sudah tidak ada yang ke dukcapil provinsi maupun kabupaten dan kota, artinya sudah independen," kata Ribka di Jayapura, Rabu, 10 Agustus 2022.
Menurut Ribka yang lebih bertanggungjawab itu para kepala daerah yang mempunyai rakyat dalam jumlah banyak.
"Kepala daerah kabupaten dan kota yang harus menjadi penggerak, pendorong dan menyiapkan biaya untuk melakukan perekaman e-KTP," jelasnya.
Dia menjelaskan dengan begitu juga selain pemilu namun untuk kepentingan kepala daerah, politisi dan lainnya di daerah itu.
"Pada prinsipnya kami itu siap untuk bekerja, tapi hal itu tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dana untuk membiayai akomodasi petugas dan lainnya," ungkapnya.
Dia menambahkan dana tersebut penting untuk kondisi Papua, karena petugas itu harus pikul alatnya dari satu distrik ke distrik lain. Ada yang harus pakai pesawat, sementara biaya sewa pesawat bisa Rp30 juta.
Jayapura: Dinas Sosial Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Provinsi Papua mendorong agar kepala daerah setempat melakukan percepatan perekaman
e-KTP di Bumi Cenderawasih.
Kepala Dinas Sosial, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Papua, Ribka Haluk, mengatakan
kepala daerah di 29 kabupaten kota mempunyai peranan terbesar untuk melakukan percepatan perekaman e-KTP jelang Pemilu 2024.
"Sekarang ini dana dari Kemendagri untuk perekaman e-KTP sudah tidak ada yang ke dukcapil provinsi maupun kabupaten dan kota, artinya sudah independen," kata Ribka di Jayapura, Rabu, 10 Agustus 2022.
Menurut Ribka yang lebih bertanggungjawab itu para kepala daerah yang mempunyai rakyat dalam jumlah banyak.
"Kepala daerah kabupaten dan kota yang harus menjadi penggerak, pendorong dan menyiapkan biaya untuk melakukan perekaman e-KTP," jelasnya.
Dia menjelaskan dengan begitu juga selain pemilu namun untuk kepentingan kepala daerah, politisi dan lainnya di daerah itu.
"Pada prinsipnya kami itu siap untuk bekerja, tapi hal itu tidak akan berjalan tanpa ada dukungan dana untuk membiayai akomodasi petugas dan lainnya," ungkapnya.
Dia menambahkan dana tersebut penting untuk kondisi Papua, karena petugas itu harus pikul alatnya dari satu distrik ke distrik lain. Ada yang harus pakai pesawat, sementara biaya sewa pesawat bisa Rp30 juta.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
