Yogyakarta: Rencana penerapan kebijakan pembelian gas elpiji 3 kilogram dengan menunjukkan KTP dinilai cukup ribet. Kebijakan itu dinilai baik namun pemerintah disarankan membuat kebijakan taktis dan tepat sasaran.
Warga Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Supriyanti mengatakan pembelian dengan menunjukkan KTP membuat ribet masyarakat. Meskipun, ia menyebut kebijakan ini bertujuan baik.
"Tapi yang namanya emak-emak ya tetep dilakuin biar dapet itu gas. Wong biasanya biar dapat gas murah di pom bensin aja pada rela antre dari habis subuh kok, apalagi cuma bawa KTP doang tanpa antre," kata Supriyanti, Rabu, 18 Januari 2023.
Ia mengatakan tujuan besar kebijakan untuk distribusi tepat sasaran saat ini tidak mudah. Menurut dia, pemerintah mesti memiliki data pokok dan pasti masyarakat miskin yang pantas menerima subsidi.
"Emang dari KTP bisa keliatan tepat sasaran apa enggak ya? Kan nyonya besar juga bisa beli pake KTP kalau pekerjaannya IRT. Kurang pas aja sih kalau nunjukin KTP biar tepat sasaran. Pastikan datanya bener dulu," ucap dia.
Warga Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Risqi mengatakan setuju suatu kebijakan yang pemerintah terapkan demi kebaikan masyarakat, khususnya yang berhak menerima subsidi. Meski demikian, berbagai kebijakan yang selama ini ditujukan kepada yang memang berhak masih ada yang melenceng.
"Selama ini penyaluran subsidi maupun bantuan itu masih banyak yang enggak pas, kayak bantuan uang tunai dampak kenaikan BBM saja banyak berita yang menunjukkan masih belum beres," ujarnya.
Ia mengatakan pembeli gas elpiji 3 kilogram selama ini masih banyak ditemukan mereka yang selayaknya tidak patut. Bahkan beberapa pembeli membawa mobil.
"Ini sudah banyak contoh riil di masyarakat. Kami mendukung kebijakan apapun yang penting tepat sasaran, tapi ya itu persoalan dasar masalah data harus selesai dan tersusun sistemnya," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Yogyakarta: Rencana penerapan kebijakan pembelian
gas elpiji 3 kilogram dengan menunjukkan KTP dinilai cukup ribet. Kebijakan itu dinilai baik namun pemerintah disarankan membuat kebijakan taktis dan tepat sasaran.
Warga Kecamatan Ngemplak, Kabupaten Sleman,
Yogyakarta, Supriyanti mengatakan pembelian dengan menunjukkan KTP membuat ribet masyarakat. Meskipun, ia menyebut kebijakan ini bertujuan baik.
"Tapi yang namanya emak-emak ya tetep dilakuin biar dapet itu
gas. Wong biasanya biar dapat gas murah di pom bensin aja pada rela antre dari habis subuh kok, apalagi cuma bawa KTP doang tanpa antre," kata Supriyanti, Rabu, 18 Januari 2023.
Ia mengatakan tujuan besar kebijakan untuk distribusi tepat sasaran saat ini tidak mudah. Menurut dia, pemerintah mesti memiliki data pokok dan pasti masyarakat miskin yang pantas menerima subsidi.
"Emang dari KTP bisa keliatan tepat sasaran apa enggak ya? Kan nyonya besar juga bisa beli pake KTP kalau pekerjaannya IRT. Kurang pas aja sih kalau nunjukin KTP biar tepat sasaran. Pastikan datanya bener dulu," ucap dia.
Warga Kecamatan Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Risqi mengatakan setuju suatu kebijakan yang pemerintah terapkan demi kebaikan masyarakat, khususnya yang berhak menerima subsidi. Meski demikian, berbagai kebijakan yang selama ini ditujukan kepada yang memang berhak masih ada yang melenceng.
"Selama ini penyaluran subsidi maupun bantuan itu masih banyak yang enggak pas, kayak bantuan uang tunai dampak kenaikan BBM saja banyak berita yang menunjukkan masih belum beres," ujarnya.
Ia mengatakan pembeli gas elpiji 3 kilogram selama ini masih banyak ditemukan mereka yang selayaknya tidak patut. Bahkan beberapa pembeli membawa mobil.
"Ini sudah banyak contoh riil di masyarakat. Kami mendukung kebijakan apapun yang penting tepat sasaran, tapi ya itu persoalan dasar masalah data harus selesai dan tersusun sistemnya," jelasnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(NUR)
