Kasie Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Roni Handoko (kiri) terkait 498 warga negara asing (WNA) melanggar keimigrasian.
Kasie Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Roni Handoko (kiri) terkait 498 warga negara asing (WNA) melanggar keimigrasian.

498 WNA Melanggar Keimigrasian di Tangerang

Hendrik Simorangkir • 14 September 2022 15:45
Tangerang: Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang mencatat sebanyak 498 warga negara asing (WNA) melanggar keimigrasian di wilayah tersebut. Ratusan pelanggaran itu yakni habisnya masa izin tinggal hingga terkendala penyalahgunaan narkoba serta penipuan. 
 
Kasie Inteldakim Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Tangerang, Roni Handoko, menjelaskan pelanggaran-pelanggaran itu terdata selama periode Januari hingga Agustus 2022. Dari ratusan WNA yang bermasalah, puluhan di antaranya telah dideportasi ke negara asal.
 
"Kita sudah tindak keimigrasian atau deportasi sebanyak 55 WNA ke negaranya masing-masing. WNA yang melakukan pelanggaran dan dideportasi tersebut berasal dari Tiongkok, Timur Tengah, hingga Afrika Selatan," ujarnya, Rabu, 14 September 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Roni menuturkan, ratusan WNA tersebut terbukti melanggar izin tinggal di Indonesia, seperti menggunakan izin tinggal kunjungan yang hanya 60 hari, namun ternyata melewati batas izin. Dan pelanggaran lainnya seperti penyalahgunaan narkoba dan penipuan. 
 
Baca juga: Masuk ke Indonesia dengan Paspor Meksiko, Dua WN Tiongkok Diadili

"Kami menggandeng BNN dan juga kepolisian terhadap WNA yang melakukan pelanggaran pidana tersebut. Tim itu tergabung dalam Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora)," ucap dia.
 
Roni menjelaskan, pihaknya pun masih terus melakukan pengawasan dan penindakan dengan menyasar ke pemukiman warga seperti apartemen yang didiami WNA ilegal.
 
"Apartemen paling banyak, namun memang dari ratusan itu kewenangan di kita ya soal pelanggaran izin tinggal, dan sanksinya deportasi," tegasnya.
 
Roni menambahkan, pihaknya meminta kepada masyarakat untuk bisa melakukan koordinasi dengan pemerintah dalam hal pengawasan orang asing. 
 
"Kita ajak masyarakat agar terus mau melakukan laporan dan koordinasi dalam hal pengawasan orang asing, ditambah kita juga ada situs pengaduan secara online yang dapat memudahkan," jelasnya. 

 
(MEL)




LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif