Pemkab Bojonegoro Diminta Transparan Soal Anggaran Covid-19

Bojonegoro: Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Jawa Timur menilai Pemerintah Kabupaten Bojonegoro tidak transparan dalam pengelolaan anggaran covid-19. Pemkab Bojonegoro diminta terbuka. "Mengingat anggaran untuk penanganan covid-19 cukup besar, sehingga perlu ada keterbukaan atau transparansi terkait penggunanaa anggaran covid-19," kata Koordinator FITRA Jatim, Dakelan, Rabu, 8 Juli 2020.  Melansir Metro TV, tidak transparannya pengelolaan anggaran covid-19 tampak dari ketidaktahuan warga perihal jumlah anggaran yang digelontorkan dan sumber bantuan. Selain itu, warga pun mengaku tidak pernah mendapat sosialisasi covid-19 dari pemerintah. "Masyarakat perlu mengetahui kegunaan atau digunakan untuk apa saja anggaran covid-19 yang bersumber dari APBD," jelasnya. Baca: Penyaluran Bansos Covid-19 di Bojonegoro Dinilai Kacau Dakelan menilai, tak banyak pemerintah daerah yang mau transparan perihal penggunaan anggaran covid-19. Termasuk Kabupaten Bojonegoro. Dia menegaskan, pentingnya keterbukaan dalam pengelolaan dan penggunaan anggaran covid-19.  Sehingga bisa mempermudah masyarakat dalam mengawasi dana tersebut. Selain itu besarnya anggaran covid-19 rawan diselewengkan.  Sementara itu, data Humas Pemkab Bojonegoro mengungkap anggaran penanganan covid-19 tercatat Rp957 miliar. Namun, jumlah tersebut juga termasuk penanganan kebencanaan lainnya.