Ribuan massa menolak Omnibus Law saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. (Medcom.id/Amal)
Ribuan massa menolak Omnibus Law saat menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan Surabaya. (Medcom.id/Amal)

Pedemo di Jatim Kecewa Tak Ditemui Khofifah

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja Khofifah Indar Parawansa
Amaluddin • 08 Oktober 2020 20:16
Surabaya: Massa yang menolak omnibus law kecewa, lantaran tidak ditemui Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Para pedemo hanya ditemui Sekda Provinsi Jatim, Heru Tjahjono, di depan kantor Gubernur Jatim di Jalan Pahlawan, Surabaya, Kamis petang, 8 Oktober 2020.
 
"Mohon maaf Ibu Gubernur tidak ada di tempat, jadi saya yang mewakili," kata Heru, di hadapan para demonstran.
 
Dalam kesempatan itu, Heru menyampaikan sikap terkait tuntutan pendemo menolak Omnibus Law UU Cipta Kerja. Pemprov Jatim, kata dia, akan meneruskannya ke pemerintah pusat.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Dengan ini kami akan teruskan aspirasi kawan-kawan ke pemerintah pusat. Kami akan segera kirim surat ke pusat," jelasnya.
 
Baca:Demo Tolak Omnibus Law di Palembang Berakhir Ricuh
 
Mendengar pernyataan Heru, para demonstran langsung melempar botol dan batu ke arah Heru. Pedemo diduga tidak puas dengan sikap Pemprov Jatim.
 
Massa berteriak, menginginkan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang menemui pedemo secara langsung.
 
Hujan lemparan botol air mineral terjadi selama beberapa detik. Tidak lama, petugas keamanan langsung menenangkan massa.
 
Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), Jazuli, mengaku kecewa. Karena Khofifah tidak menemui pedemo.
 
"Buat apa kita ke gubernur, gubernur lari tidak ada di sini," kata Jazuli.
 
Baca:Massa Blokade Jalan di Bekasi Dibubarkan
 
Ia mengingatkan, selama ini yang membangun Jawa Timur adalah pajak rakyat. Sudah semestinya gubernur menemui rakyat.
 
"Jangan berlaku seperti itu. Mungkin kalau gubernur tidak peduli dengan rakyat. Mungkin kita anggap saja tidak ada pemerintah di Jatim. Mungkin akan ada banyak aksi buruh di jalan-jalan," jelasnya.
 
Jazuli memastikan akan ada aksi lanjutan hingga Undang-undang Omnibus Law dicabut oleh pemerintah. Pihaknya masih menunggu instruksi dari pengurus pusat.
 
"Sepanjang UU Omnibus Law tidak dicabut, tidak ada pilihan bagi buruh selain melawan. Ini perampasan hak yang nyata," jelasnya.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif