Pemerintah Diminta Penunjukan Pj Kepala Daerah Pertimbangkan Representasi Perempuan

Jakarta: Sejumlah penjabat kepala daerah telah dilantik baik oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Terbaru, pelantikan 9 Penjabat Gubernur untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah di sembilan provinsi.  Namun, dari rangkaian proses penunjukan tidak adanya keterwakilan perempuan untuk menduduki posisi sebagai penjabat kepala daerah. Hal itu menjadi pertanyaan bagi sebagian kalangan tentang bagaimana komitmen negara dalam memberikan ruang-ruang terhadap perempuan.  Menanggapi hal itu, Ketua Umum Korps HMI Wati Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Kohati PB HMI) Periode 2021-2023, Umiroh Fauziah, mengatakan apabila negara berkomitmen dalam menyediakan serta memberikan ruang-ruang bagi perempuan dalam kepemimpinan nasional. Maka seharusnya dari jumlah penjabat kepala daerah yang akan dilantik nantinya setidaknya menempatkan keterwakilan perempuan.    “Pada tahun 2023 ini total daerah yang akan diisi oleh penjabat kepala daerah sebanyak 170 daerah dengan rincian 17 provinsi, 115 kabupaten, dan 38 kota. Dari jumlah itu menjadi pertanyaan bagi kita semua berapa kuota untuk Perempuan, dan sejauh ini kita melihat belum ada sama sekali” ungkap Ketua Umum Kohati PB HMI Periode 2021-2023 Umiroh Fauziah di Jakarta, Rabu, 6 September 2023.  Undang-undang hari ini secara tegas mengakomodasi adanya kuota 30persen bagi perempuan. Menurut Umiroh, hal tersebut tidak boleh hanya sekedar menjadi peraturan tanpa adanya upaya untuk mewujudkan.  “Pemerintah diharapkan memberi ruang bagi penguatan kebijakan dan strategi afirmasi dengan menempatkan perempuan pada posisi penting negara tidak terkecuali penunjukan penjabat kepala daerah hari ini” tegas Umiroh   Tidak hanya itu, Umiroh berharap Pemerintah juga tidak mengabaikan potensi perempuan untuk memiliki peluang yang sama menjadi penjabat kepala daerah.  Bank Dunia sejak 2012 sepakat perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk aktif secara politik dan membuat berbagai keputusan dan kebijakan. Dengan hal itu, maka akan muncul kebijakan-kebijakan yang lebih representatif dan inklusif untuk mencapai pembangunan yang lebih baik.  Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Indonesia pada 2022 yang mengukur partisipasi aktif laki-laki dan perempuan pada kegiatan ekonomi, politik, dan pengambilan keputusan baru menunjukan angka 76,59.  “Bahwa kepemimpinan perempuan hari ini sangat esensial bagi kesejahteraan bangsa, bahkan juga dunia. Oleh karenanya menjadi suatu niscaya untuk diperjuangkan agar bisa mendapatkan kesempatan yang sama,” jelas Umiroh  Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian, pada Selasa 5 September 2023, melantik 9 Penjabat (Pj) Gubernur yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Sumatra Utara, Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan.