Jepara: Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan assesment atau penilaian total terhadap PT BPR Bank Jepara Artha. Assesment ini dilakukan selama tiga pekan ke depan.
Anggota Tim Penyehatan Bank Jepara Artha, Edy Marwoto, mengatakan penilaian oleh OJK dimulai kemarin lusa. Kinerja bank milik pemerintah Kabupaten Jepara itu dikoreksi secara menyeluruh.
"Selama tiga minggu OJK di sini (Jepara). Assesment total," kata Edy di Jepara, Sabtu, 20 Januari 2024.
Satu hal yang paling diutamakan pada penilaian ini terkait kredit bermasalah. Dari 38 debitur kedreti bermasalah, tim penyehatan telah mendatangi dua debitur di luar kota secara langsung. Hasilnya, tim menemukan fakta bahwa salah satu debitur di Kabupaten Klaten adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Debitur tersebut menjadikan sawahnya sebagai agunan pinjaman.
"Yang di atas Rp5 miliyar, (akat kredit) ada yang dari tahun 2021, ada yang di awal 2022," jelas Edy.
Terpisah mantan Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengakui tidak pernah mendapatkan laporan terkait kredit-kredit yang dimaksud. Biasanya pihaknya baru akan tahu kondisi Bank Jepara Artha ketika rapat akhir tahun (RAT).
"Kebetulan saat itu saya tidak sampai akhir tahun. Sehingga yang menerima laporan akhir tahunnya kan, setelahnya (Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, red). Jadi saya tidak tahu menahu,” jelas Andi.
Diketahui Bank Jepara Artha juga melepas 49 persen sahamnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pemegang saham ketika menjadi bupati Jepara, Andi berharap keputusan itu telah melalui kajian mendalam. Serta tetap mendapatkan restu dari OJK.
"Mesti harus ada kajian. Tidak hanya sekadar melihat bahwa kebutuhan untuk menutup penarikan dari nasabah itu karena dana tidak mencukupi, lalu kemudian hanya sekadar melepas aset-asetnya, itu saya kira juga tidak bijak. Tapi kalau itu memang menjadi kajian yang seharusnya dilakukan ya, tidak ada salahnya jika menjadi solusi," pungkas Andi.
Jepara: Otoritas Jasa Keuangan (
OJK) melakukan assesment atau penilaian total terhadap PT BPR
Bank Jepara Artha. Assesment ini dilakukan selama tiga pekan ke depan.
Anggota Tim Penyehatan Bank Jepara Artha, Edy Marwoto, mengatakan penilaian oleh OJK dimulai kemarin lusa. Kinerja bank milik pemerintah Kabupaten Jepara itu dikoreksi secara menyeluruh.
"Selama tiga minggu OJK di sini (Jepara). Assesment total," kata Edy di Jepara, Sabtu, 20 Januari 2024.
Satu hal yang paling diutamakan pada penilaian ini terkait kredit bermasalah. Dari 38 debitur kedreti bermasalah, tim penyehatan telah mendatangi dua debitur di luar kota secara langsung. Hasilnya, tim menemukan fakta bahwa salah satu debitur di Kabupaten Klaten adalah penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Debitur tersebut menjadikan sawahnya sebagai agunan pinjaman.
"Yang di atas Rp5 miliyar, (akat kredit) ada yang dari tahun 2021, ada yang di awal 2022," jelas Edy.
Terpisah mantan Bupati Jepara, Dian Kristiandi, mengakui tidak pernah mendapatkan laporan terkait kredit-kredit yang dimaksud. Biasanya pihaknya baru akan tahu kondisi Bank Jepara Artha ketika rapat akhir tahun (RAT).
"Kebetulan saat itu saya tidak sampai akhir tahun. Sehingga yang menerima laporan akhir tahunnya kan, setelahnya (Pj Bupati Jepara Edy Supriyanta, red). Jadi saya tidak tahu menahu,” jelas Andi.
Diketahui Bank Jepara Artha juga melepas 49 persen sahamnya. Sebagai orang yang pernah menjadi pemegang saham ketika menjadi bupati Jepara, Andi berharap keputusan itu telah melalui kajian mendalam. Serta tetap mendapatkan restu dari OJK.
"Mesti harus ada kajian. Tidak hanya sekadar melihat bahwa kebutuhan untuk menutup penarikan dari nasabah itu karena dana tidak mencukupi, lalu kemudian hanya sekadar melepas aset-asetnya, itu saya kira juga tidak bijak. Tapi kalau itu memang menjadi kajian yang seharusnya dilakukan ya, tidak ada salahnya jika menjadi solusi," pungkas Andi.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
