Kondisi demo di halaman Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 8 Oktober 2020. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq
Kondisi demo di halaman Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 8 Oktober 2020. Medcom.id/ Daviq Umar Al Faruq

Demo Penolakan UU Ciptaker di Malang Diwarnai Kericuhan

Nasional buruh uu ketenagakerjaan undang-undang aksi massa demo mahasiswa ruu dpr Omnibus Law
Daviq Umar Al Faruq • 08 Oktober 2020 12:45
Malang: Demonstrasi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja (Ciptaker) di Gedung DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Kamis, 8 Oktober 2020, diwarnai ricuh. Sejumlah massa aksi melempar botol, batu hingga petasan ke arah gedung dewan.
 
Kondisi tersebut menyebabkan kaca di sejumlah sudut gedung DPRD Kota Malang pecah. Bahkan kawat duri yang dipasang polisi juga ikut dirusak, hingga membuat massa aksi merangsek ke halaman gedung dewan.
 
Baca: Demo UU Cipta Kerja di Cirebon Berakhir Ricuh

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Massa aksi sendiri merupakan perwakilan dari mahasiswa dan buruh se-Malang Raya yang tergabung dalam Aliansi Malang Melawan. Mereka memulai aksi dengan berorasi di kawasan perempatan Rajabali Kota Malang sekitar pukul 09.00 WIB.
 
Massa aksi tiba di depan gedung dewan sekitar pukul 10.00 WIB. Kedatangan mereka pun telah disambut oleh ratusan polisi yang siaga berjaga. Namun aksi tiba-tiba berujung ricuh sekitar pukul 11.00 WIB.
 
Polisi pun sempat menembakkan water canon hingga mengerahkan personel dengan pengaman lengkap untuk menghalau pergerakan massa aksi. Kericuhan pun reda sekitar pukul 12.00 WIB.
 
Sebelumnya Polresta Malang Kota menegaskan pihaknya tidak mengeluarkan izin kepada para buruh untuk melakukan aksi penolakan Undang-Undang Cipta Kerja. Meski begitu polisi tetap melakukan antisipasi.
 
"Kami sudah menerima (informasi) terkait unjuk rasa besok (Kamis). Sudah ada perintah, bahwa ini dilarang, dan tidak dapat izin. Namun, ada 400 personel yang disiagakan," kata Kapolresta Malang Kota, Kombes Leonardus Simarmata, Rabu, 7 Oktober 2020
 
Leo menambahkan izin aksi demo tersebut tidak dikeluarkan lantaran saat ini masih masa pandemi covid-19. Sebab, aksi demo sendiri bisa menimbulkan kerumunan masyarakat.
 
"(Bila masih tetap ada demo) harus tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Jangan sampai ini jadi potensi klaster penularan baru. Saya sampaikan, ini tidak berizin, namun kita tetap layani," ujarnya.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif