Sleman: Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan masih ada puluhan pejabat di jajarannya belum melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2022. Ia mengingatkan pejabat aparatur sipil negara di wilayahnya segera menyelesaikan pelaporan LHKPN.
"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan inspektorat tentang 30 pejabat yang belum melaporkan LHKPN," kata Kustini di Sleman, Senin, 6 Maret 2023.
Persoalan LHKPN ini mencuat seiring kasus yang dialami pejabat pajak di Jakarta dan Yogyakarta. Kekayaan para pejabat yang dinilai di luar nalar itu tengah didalami KPK.
Menurut Kustini, pejabat harus patuh aturan dan sadar dalam melaporkan harta kekayaan. Ia mengatakan LHKPN yang dilaporkan harus jujur dan sesuai tenggat waktu.
"Laporan ini sebagai bentuk tranparansi dan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Jangan sampai terlambat apalagi sampai tidak melaporkan," ujarnya.
Kustini mengancam pejabat yang tak menyerahkan LHKPN akan memberikan sanksi kepada pejabat yang bersangkutan. Sanksi yang disiapkan yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
"Sanksi itu pasti ada dan sudah diatur dalam PP. Kalau terlambat lapor, TPP-nya bisa dipotong," ujarnya.
Ia menyebut selama ini pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman selalu tertib dalam kewajibannya melaporkan LKHPN. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar jangan sampai ada pejabat yang tidak lapor LHKPN.
Kustini menambahkan, pihaknya juga mengingatkan pejabat di lingkungan Pemkab Sleman untuk tidak memamerkan kekayaan di tengah masyarakat, termasuk di media sosial. Ia mengatakan pejabat yang memamerkan kekayaan bisa melukai hati masyarakat dan merupakan perbuatan yang tidak pantas.
"Sebisa mungkin jangan sampai pamer-pamer. Itu tidak baik. Lebih baik harta yang berlebih itu diberikan untuk sedekah secara langsung atau bisa lewat BAZNAS," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Sleman: Bupati Sleman, Kustini Sri Purnomo mengatakan masih ada puluhan pejabat di jajarannya belum melaporkan
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN) tahun 2022. Ia mengingatkan pejabat aparatur sipil negara di wilayahnya segera menyelesaikan pelaporan LHKPN.
"Saya sudah koordinasi dengan Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) dan inspektorat tentang 30 pejabat yang belum melaporkan LHKPN," kata Kustini di
Sleman, Senin, 6 Maret 2023.
Persoalan LHKPN ini mencuat seiring kasus yang dialami
pejabat pajak di Jakarta dan Yogyakarta. Kekayaan para pejabat yang dinilai di luar nalar itu tengah didalami KPK.
Menurut Kustini, pejabat harus patuh aturan dan sadar dalam melaporkan harta kekayaan. Ia mengatakan LHKPN yang dilaporkan harus jujur dan sesuai tenggat waktu.
"Laporan ini sebagai bentuk tranparansi dan tanggung jawab sebagai pejabat negara. Jangan sampai terlambat apalagi sampai tidak melaporkan," ujarnya.
Kustini mengancam pejabat yang tak menyerahkan LHKPN akan memberikan sanksi kepada pejabat yang bersangkutan. Sanksi yang disiapkan yakni pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)
"Sanksi itu pasti ada dan sudah diatur dalam PP. Kalau terlambat lapor, TPP-nya bisa dipotong," ujarnya.
Ia menyebut selama ini pejabat di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Sleman selalu tertib dalam kewajibannya melaporkan LKHPN. Oleh karena itu, pihaknya mendorong agar jangan sampai ada pejabat yang tidak lapor LHKPN.
Kustini menambahkan, pihaknya juga mengingatkan pejabat di lingkungan Pemkab Sleman untuk tidak memamerkan kekayaan di tengah masyarakat, termasuk di media sosial. Ia mengatakan pejabat yang memamerkan kekayaan bisa melukai hati masyarakat dan merupakan perbuatan yang tidak pantas.
"Sebisa mungkin jangan sampai pamer-pamer. Itu tidak baik. Lebih baik harta yang berlebih itu diberikan untuk sedekah secara langsung atau bisa lewat BAZNAS," ucapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
