Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan (kanan). (Foto: Medcom.id/Amaluddin)
Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan (kanan). (Foto: Medcom.id/Amaluddin)

Penetapan DPO Veronica Koman Tunggu Hasil Gelar Perkara

Nasional papua Kerusuhan Manokwari
Amaluddin • 18 September 2019 14:50
Surabaya: Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur belum menetapkan Veronica Koman sebagai daftar pencarian orang (DPO). Pihaknya menunggu Mabes Polri selesai melakukan gelar perkara untuk menentukan status Veronica Koman.
 
"Mabes Polri masih melakukan gelar perkara untuk menentukan DPO (Veronica)," kata Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan, Rabu, 18 September 2019.
 
Luki mengatakan gelar perkara di Mabes Polri guna menentukan langkah-langkah sebelum menjadikan Veronica sebagai DPO. Pasalnya hari ini merupakan batas akhir pemanggilan Veronica sebagai tersangka untuk memberikan keterangan kepada penyidik.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Kalau teorinya sampai pukul 00.00 WIB tidak juga datang. Besok akan saya sampaikan terkait hal itu (DPO)," kata Luki.
 
Setelah DPO diterbitkan, kata Luki, Polda Jatim akan mengeluarkan red notice dengan meminta bantuan Interpol yang berkantor di Perancis. Red notice itu akan disebar ke 190 negara yang bekerja sama dengan kepolisian Indonesia.
 
"Jadi setelah diterbitkan DPO, Polda Jatim akan keluarkan red notice yang disebar ke 190 negara," kata Jenderal bintang dua ini.
 
Penyidik Subdit Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim sebelumnya telah mengirimkan surat panggilan kedua atas nama Veronica Koman pada pekan lalu untuk dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka pada 13 September 2019.
 
Polda Jatim telah memberikan tambahan waktu lima hari untuk memenuhi panggilan karena Veronica yang masih berada di Australia.
 
Polda Jatim menetapkan Veronica Koman sebagai tersangka kasus ujaran kebencian dan penyebaran berita hoaks, terkait insiden di Asrama Mahasiswa Papua (AMP) di Jalan Kalasan Surabaya, 17 Agustus 2019.
 
Akibat perbuatannya, Veronica dijerat pidana berlapis yakni Pasal 160 UU ITE dan UU Nomor 1 Tahun 1946 serta UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Suku, Etnis dan Ras.
 

(MEL)

FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif