Demonstrasi mahasiswa Banda Aceh menolak UU cipta kerja. Foto: Medcom.id/Fajri Fatmawati
Demonstrasi mahasiswa Banda Aceh menolak UU cipta kerja. Foto: Medcom.id/Fajri Fatmawati

Massa Aksi di Aceh Menuntut Anggota Dewan Meminta Maaf

Nasional Omnibus Law Demo Tolak Omnibus Law UU Cipta Kerja
Fajri Fatmawati • 08 Oktober 2020 18:10
Banda Aceh: Ratusan Mahasiswa Aceh menggelar unjuk rasa menolak pengesahan UU Omnibus Law cipta kerja di halaman gedung kantor Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Banda Aceh, Aceh.
 
Aksi berlangsung pada 8 Oktober 2020, pukul 09.00 WIB, dihadiri berbagai mahasiswa dari Universitas di Aceh. Yakni, Universitas Abulyatama, Universitas Iskandar Muda, Universitas Muhammadiyah Aceh, dan Universitas Serambi Mekkah.
 
Koordinator lapangan aksi, Rezka Kurniawan, menuntut Pemerintah Aceh khususnya DPRA agar menandatangani enam poin tuntutan yang telah dibuat. Dari enam poin tersebut, salah satunya mendesak DPRA menjaga kedudukan Aceh sebagai daerah keistimewaan.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Karena Aceh adalah daerah yang memiliki otonomi khusus yang berlandaskan undang-undang pemerintahan Aceh (UUPA)," kata Rezka, Kamis, 8 Oktober 2020.
 
Poin selanjutnya, mendesak permintaan maaf dari dewan anggota dapil Aceh, yang merupakan bagian dari fraksi partai yang mendukung pengesahan UU Omnibus Low cipta kerja.
 
Baca:Massa dan Polisi di Bekasi Terlibat Bentrok
 
Tak lama, anggota DPRA Aceh Bardan Sahidi (PKS), Nora Idah Nita (Demokrat), T Ibrahim (Demokrat), dan Fuadri (PAN) keluar dari gedung menemui mahasiswa di halaman kantor DPRA Banda Aceh.
 
"Kurang dari 1x24 jam dari poin tuntutan yang diberikan oleh aliansi mahasiswa Aceh ini segera akan kita tindak lanjuti dengan mengirimkan surat ke Presiden, DPR dan Forbes anggota DPR dan DPD asal Aceh," kata Bardan.
 
Dia melanjutkan, kurang dari 1x24 jam tembusan akan disampaikan kepada mahasiswa. Bardan meminta waktu untuk menyampaikan enam poin tuntutan aliansi mahasiswa Aceh kepada 81 anggota DPRA dari 23 Kabupaten/kota di Aceh.
 
"Bahasanya adalah persoalan Aceh dengan Jakarta. Secara kelembagaan DPRA menolak pemberlakuan UU Omnibus Law karena Aceh punya UUPA Nomor 11 Tahun 2006 , Qanun Nomor 7 Tahun 2014 tentang Ketenagakerjaan," jelasnya.
 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif