ilustrasi/Medcom.id
ilustrasi/Medcom.id

Bupati Kulon Progo Mengaku Belum Berhasil Turunkan Kemiskinan

Antara • 07 April 2022 17:45
Kulon Progo: Bupati Kulon Progo Sutedjo mengaku belum berhasil menurunkan angka kemiskinan hingga di bawah 10 persen sesuai target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2017-2022. Hal ini disebabkan adanya pandemi covid-19.
 
Sutedjo mengatakan saat ini angka kemiskinan di Kulon Progo sebesar 18,39 persen. Ini angka tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
 
"Yang kami prihatin selama menjabat sebagai bupati, yakni angka kemiskinan masih sangat tinggi, bahkan tertinggi di DIY," ucap Sutedjo, Kamis, 7 April 2022.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Ia mengatakan yang menetapkan angka kemiskinan adalah Badan Pusat Statistik (BPS). Ia mengaku pemerintah kabupaten (pemkab) tidak bisa mengintervensi kinerja mereka.
 
Selama ini, Pemkab Kulon Progo berupaya keras menekan angka kemiskinan. Berbagai program di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah mengupayakan pemberdayaan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan.
 
Baca: Bukan Korban Klitih, Anak Anggota DPRD Diduga Tewas Gara-Gara Tawuran
 
"Segala cara sudah kami lakukan, termasuk bedah rumah warga miskin. Gerakan bedah rumah warga miskin, seharusnya sudah mengurangi lima dari 14 indikator kriteria keluarga miskin. Belum termasuk bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat," ucap dia.
 
Sutedjo mengakui masih memiliki beban terkait rendahnya anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) dibandingkan empat kabupaten/kota di DIY lainnya. Saat ini, APBD Kulon Progo masih di bawah Rp1,5 triliun.
 
Hal ini disebabkan belum optimalnya dana transfer dari Pemerintah Pusat, misalnya dana alokasi umum (DAU) yang perhitungannya berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayah. Saat ini, jumlah penduduk di Kulon Progo relatif rendah.
 
Pendapatan asli daerah (PAD) juga paling rendah di DIY. Hal ini dikarenakan sumber pendapatan juga minim, baik pajak perhotelan, parkir, retribusi pariwisata, hingga pertambangan.
 
"Kami masih berharap dengan optimalnya jumlah penumpang di Bandara Internasional Yogyakarta dapat mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD). Namun, sampai saat ini masih ada pembatasan-pembatasan penumpang selama dua tahun terakhir, sehingga juga berdampak pada PAD," ujar dia.
 
(NUR)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif