Palembang: Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto, menilai Presiden Jokowi tidak perlu mengajukan cuti jika ingin ikut kampanye mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkan Airlangga merespons pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang bilang bahwa seorang presiden ingin melakukan kampanye maka presiden harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.
"Presiden itu kepala negara dan kepala negara itu tidak ada cutinya," kata Airlangga saat menghadiri Pasar Murah Golkar di Kota Palembang, Jumat, 26 Januari 2024.
Airlangga mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki hak konstitusi, termasuk Presiden. Menurutnya dukungan presiden kepada partai politik bukan suatu hal yang baru.
Seperti dukungan Soekarno ke Partai Nasional Indonesia, Soeharto ke Golkar, Habibie ke Golkar, Megawati ke PDIP, Gus Dur ke PKB, dan Susilo Bambang Yudhoyono ke Demokrat.
“Jadi itu sesuatu lumrah dan itu hak politik, termasuk bagi seorang presiden," jelasnya.
Dalam kunjunganya ke Palembang tersebut, Airlangga menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran dan pemilihan legislatif di Sumsel. “Partai Golkar selalu menjadi pemenang di Sumsel sehingga kemenangan di Sumsel ingin kita lanjutkan dan harus diikuti oleh wilayah lainnya,” ujarnya.
Palembang: Ketua Umum Partai Golkar,
Airlangga Hartarto, menilai
Presiden Jokowi tidak perlu mengajukan cuti jika ingin ikut kampanye mendukung salah satu pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024.
Hal itu diungkapkan Airlangga merespons pernyataan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy'ari yang bilang bahwa seorang presiden ingin melakukan kampanye maka presiden harus mengajukan cuti kepada dirinya sendiri.
"Presiden itu kepala negara dan kepala negara itu tidak ada cutinya," kata Airlangga saat menghadiri Pasar Murah Golkar di Kota Palembang, Jumat, 26 Januari 2024.
Airlangga mengatakan semua warga negara Indonesia memiliki hak konstitusi, termasuk Presiden. Menurutnya dukungan presiden kepada partai politik bukan suatu hal yang baru.
Seperti dukungan Soekarno ke Partai Nasional Indonesia, Soeharto ke Golkar, Habibie ke Golkar, Megawati ke PDIP, Gus Dur ke PKB, dan Susilo Bambang Yudhoyono ke Demokrat.
“Jadi itu sesuatu lumrah dan itu hak politik, termasuk bagi seorang presiden," jelasnya.
Dalam kunjunganya ke Palembang tersebut, Airlangga menargetkan kemenangan Prabowo-Gibran dan pemilihan legislatif di Sumsel. “Partai Golkar selalu menjadi pemenang di Sumsel sehingga kemenangan di Sumsel ingin kita lanjutkan dan harus diikuti oleh wilayah lainnya,” ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(DEN)
