Yogyakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan korban tindak pidana pedagangan orang (TPPO) banyak dialami masyarakat desa. Mayoritas karena mencari pekerjaan.
"Banyak sekali di daerah itu, orang yang profilnya miskin mau wisata ke luar negeri. Dikirim. Sesudah di luar negeri dibuang, disiksa, bekerja tak dibayar, disekap bertahun tahun, sedikitnya berbulan-bulan," kata Mahfud ditemui di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kamis, 4 Mei 2023.
Mahfud mengatakan belum lama ini membuat terapi kejut atau shock terapi terhadap terduga pelaku TPPO. Ia mengatakan terduga pelaku TPPO, baik itu penyalur maupun sindikat akan diringkus.
"Nama-nama dan target sudah diberikan ke Bareskrim Polri. Segera diekseskusi, ditangkap pelakunya dulu," kata dia.
Setelah tahap itu, Mahfud mengatakan bakal melanjutkan ke sejumlah institusi menindaklanjuti kasus itu. Pasalnya, Mahfud menilai sindikat TPPO ini melibatkan banyak pihak.
"Yang penyalurnya dari dalam negeri merupakan sebuah sindikat bermain dengan aparat, imigrasi, dan perhubungan. Di dalam negeri menyalurkan, di luar negeri menampung," ujarnya.
Ia mengatakan dugaan TPPO di Myanmar yang kini sedang jadi isu panas tak bisa cepat diselesaikan karena ada di wilayah konflik. Ia mengatakan perlu langkah hubungan diplomatik antarnegara sebelum kemudian menjemput korban TPPO yang merupakan warga negara Indonesia itu.
Mahfud menegaskan TPPO merupakan tindak pidana yang sangat jahat karena menjual dan menjadi orang sebagai budak. Ia menyebut korban TPPO sebagian besar dari desa karena membutuhkan pekerjaan.
"Begitu mau (direkrut), tanda tangan, mengurus paspor, dikirim ke luar negeri. Ada yang dipekerjakan, ada yang dibuang di laut, ada yang tenggelam kapalnya dikejar oleh aparat dan sebagainya," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id
Yogyakarta: Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD menyatakan korban tindak pidana pedagangan orang (
TPPO) banyak dialami masyarakat desa. Mayoritas karena mencari pekerjaan.
"Banyak sekali di daerah itu, orang yang profilnya miskin mau wisata ke luar negeri. Dikirim. Sesudah di luar negeri dibuang, disiksa, bekerja tak dibayar, disekap bertahun tahun, sedikitnya berbulan-bulan," kata Mahfud ditemui di Gedung Serbaguna Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga
Yogyakarta, Kamis, 4 Mei 2023.
Mahfud mengatakan belum lama ini membuat terapi kejut atau
shock terapi terhadap terduga pelaku TPPO. Ia mengatakan terduga pelaku TPPO, baik itu penyalur maupun sindikat akan diringkus.
"Nama-nama dan target sudah diberikan ke Bareskrim Polri. Segera diekseskusi, ditangkap pelakunya dulu," kata dia.
Setelah tahap itu, Mahfud mengatakan bakal melanjutkan ke sejumlah institusi menindaklanjuti kasus itu. Pasalnya, Mahfud menilai sindikat TPPO ini melibatkan banyak pihak.
"Yang penyalurnya dari dalam negeri merupakan sebuah sindikat bermain dengan aparat, imigrasi, dan perhubungan. Di dalam negeri menyalurkan, di luar negeri menampung," ujarnya.
Ia mengatakan dugaan TPPO di Myanmar yang kini sedang jadi isu panas tak bisa cepat diselesaikan karena ada di wilayah konflik. Ia mengatakan perlu langkah hubungan diplomatik antarnegara sebelum kemudian menjemput korban TPPO yang merupakan warga negara Indonesia itu.
Mahfud menegaskan TPPO merupakan tindak pidana yang sangat jahat karena menjual dan menjadi orang sebagai budak. Ia menyebut korban TPPO sebagian besar dari desa karena membutuhkan pekerjaan.
"Begitu mau (direkrut), tanda tangan, mengurus paspor, dikirim ke luar negeri. Ada yang dipekerjakan, ada yang dibuang di laut, ada yang tenggelam kapalnya dikejar oleh aparat dan sebagainya," ungkapnya.
Jangan lupa ikuti update berita lainnya dan follow akun google news medcom.id Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
