Polda Sulsel Petakan Daerah Kerawanan Pemilu 2024

Makassar: Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan (Sulsel) mulai memetakan sejumlah daerah yang masuk dalam indeks kerawanan pemilu (IKP). Pemetaan dimulai dengan menyiapkan langkah antisipasi pencegahan terjadinya pelanggaran pada Pemilu 2024. "Yang jelas polisi, khususnya Polda Sulsel, siap untuk antisipasi dengan mengerahkan kekuatan pasukan didukung TNI dengan melihat kerawanan yang mungkin terjadi," kata Kapolda Sulsel, Irjen Setyo Boedi Moempoeni Harso, dalam keterangan pers, Jumat, 25 Agustus 2023.   Berdasarkan data Bawaslu yang masuk kategori rawan tinggi berkaitan dengan IKP ada empat daerah dari total 24 kabupaten/kota di provinsi ini, yakni Kota Makassar, Kota Parepare, Kabupaten Jeneponto, dan Kabupaten Bulukumba. Dia menjelaskan data tersebut menjadi masukan dan rujukan dari institusi kepolisian maupun TNI untuk memetakan tingkat kerawanan dengan melakukan pencegahan. Kendati demikian, daerah lain juga berpotensi mengingat pemilu nanti berjalan dinamis. "Ini sangat dinamis, tentu kami akan mengikuti tiap tahapan, dan ini belum diputuskan tentang calon presiden dan calon wakil presiden siapa saja. Ini juga akan berpengaruh pada pemetaan tingkat kerawanan," ungkap Setyo.   Setyo berharap semua pihak terkait bisa ikut bersama-sama memelihara kedamaian dan keamanan demi menekan tingkat kerawanan yang dapat berpotensi terjadi di semua daerah. "Mudah-mudahan bisa dihadapi kerawanan ini, dan bisa melaksanakan di setiap kabupaten maupun pusat, khususnya di tingkat provinsi bisa dengan baik dan aman," bebernya. Mengenai langkah antisipasinya, Setyo mengatakan pihaknya sudah mempersiapkan posko pengaduan bagi siapa saja yang merasa tidak memperoleh haknya pada Pemilu 2024, terutama hak dipilih dan memilih. "Di Polda Sulsel nanti ada posko pemilu. Semua daerah kami anggap memiliki kerawanan. Kami tidak menganggap remeh kegiatan ini. Kami harus pastikan bahwa pemilu nanti akan berjalan dengan baik dan aman," bebernya. Sementara Ketua KPU Provinsi Sulsel, Hasbullah, menyatakan tidak ingin menjadikan IKP 2023 yang dirilis Bawaslu beberapa waktu lalu sebagai patokan sebab semua daerah punya potensi terjadi konflik. "Kalau dilihat dari IKP di Sulsel, prinsipnya ada di posisi terendah kedua, itu artinya aman. Akan tetapi, tentu kita tidak menginginkan itu menjadi patokan karena tensi politik itu berubah-ubah kapan saja," ujarnya.