Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali membantah pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut lebih dari Rp400 miliar dana bantuan sosial bagi masyarakat di Bali belum disalurkan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Bali Dewa Gede Mahendra Putra saat mengatakan dana bansos Kemensos sejak Januari-Juni 2021 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ia memaparkan dana Bansos dari Kemensos untuk Masyarakat Bali sejak Januari-September 2021 sebesar Rp474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp214,8 miliar dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp259,2 miliar.
"Untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujarnya, Rabu, 20 Oktober 2021.
Baca juga: Kota Bogor Terapkan Satu Kelurahan Satu Mosam Atasi Tumpukan Sampah
Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp73,9 miliar untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp71,2 miliar. Sehingga yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp2,7 miliar untuk 3.701 KPM.
Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp86,6 miliar untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp82,7 untuk 125.009 KPM. Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp3,8 miliar untuk 19.358 KPM.
"Jadi bansos yang belum terealisasi periode Juli sampai September 2021 sebesar Rp6,5 miliar terdiri dari Rp2,7 miliar dana PKH untuk 3.701 KPM dan dana BPNT Rp3,8 miliar untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah Rp450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," jelasnya.
Selain itu sebanyak 3.701 KPM PKH yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.
Kemudian sebanyak 19.358 KPM untuk Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) yang belum bertransaksi terdiri dari Kabupaten Badung 460 KPM, Kabupaten Jembrana 2.727 KPM, Kabupaten Tabanan 1.872 KPM, Kabupaten Gianyar 3.563 KPM, Kota Denpasar 741 KPM, Kabupaten Klungkung 1.690 KPM, Kabupaten Bangli 2.807 KPM, Kabupaten Buleleng 2.735 KPM dan Kabupaten Karangasem 2.763 KPM.
Dewa Mahendra kembali menegaskan untuk mempercepat realisasi pencairan dana Bansos dari Kemensos baik PKH maupun BPNT, Gubernur Bali Wayan Koster telah meminta kepada Bank-Bank Himbara sebagai Bank Penyalur Dana Bansos agar melakukan percepatan pencairan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
"Bapak Gubernur juga meminta Bupati/Wali Kota se-Bali agar membantu dan memfasilitasi pencarian dan transaksi oleh KPM selaku penerima bansos," tegasnya.
Selain itu, imbuh Dewa Mahendra, KPM diharapkan mempercepat perbaikan dan penyempurnaan data yang diminta oleh Bank Penyalur agar dana bansos cepat direalisasikan. KPM juga diminta untuk cepat melakukan transaksi dan pencairan dana bansos, sehingga dana bansos benar-benar bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidup di masa pandemi covid-19. (Arnoldus Dhae)
Denpasar: Pemerintah Provinsi Bali membantah pernyataan Menteri Sosial Tri Rismaharini yang menyebut lebih dari Rp400 miliar
dana bantuan sosial bagi masyarakat di Bali belum disalurkan.
Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kadisos P3A) Bali Dewa Gede Mahendra Putra saat mengatakan dana bansos Kemensos sejak Januari-Juni 2021 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).
Ia memaparkan dana Bansos dari Kemensos untuk Masyarakat Bali sejak Januari-September 2021 sebesar Rp474.101.575.000 terdiri dari Program Keluarga Harapan (PKH) sebesar Rp214,8 miliar dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau Bantuan Sosial Pangan (BSP) sebesar Rp259,2 miliar.
"Untuk periode Januari sampai Juni 2021 telah direalisasikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM)," ujarnya, Rabu, 20 Oktober 2021.
Baca juga:
Kota Bogor Terapkan Satu Kelurahan Satu Mosam Atasi Tumpukan Sampah
Sedangkan untuk periode Juli sampai September 2021 sebagian besar telah direalisasikan. PKH dari pagu nominal Rp73,9 miliar untuk 106.859 KPM sudah terealisasi sebesar Rp71,2 miliar. Sehingga yang belum cair/belum realisasi sebesar Rp2,7 miliar untuk 3.701 KPM.
Adapun BPNT dari pagu nominal sebesar Rp86,6 miliar untuk 144.367 KPM sudah terealisasi sebesar Rp82,7 untuk 125.009 KPM. Artinya belum cair atau belum terealisasi sebesar Rp3,8 miliar untuk 19.358 KPM.
"Jadi bansos yang belum terealisasi periode Juli sampai September 2021 sebesar Rp6,5 miliar terdiri dari Rp2,7 miliar dana PKH untuk 3.701 KPM dan dana BPNT Rp3,8 miliar untuk 19.358 KPM. Jadi tidak benar sebagaimana ditulis beberapa media seolah Rp450 miliar belum cair atau disalurkan ke masyarakat," jelasnya.
Selain itu sebanyak 3.701 KPM PKH yang belum melakukan pencairan terdiri dari Kabupaten Badung sebanyak 93 KPM, Kabupaten Bangli 733 KPM, Kabupaten Buleleng 297 KPM, Kabupaten Gianyar 16 KPM, Kabupaten Jembrana 55 KPM, Kabupaten Karangasem 920 KPM, Kabupaten Klungkung 121 KPM, Kota Denpasar 36 KPM, dan Kabupaten Tabanan 1.430 KPM.
