Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (Pemda DIY), mengubah skema uji coba semi pedestrian kawasan Malioboro, sejak Jumat, 13 November 2020. Skema baru akan dievaluasi hingga masa akhir uji coba pada 15 November 2020.
Sekretaris Daerah Pemerintah DIY, Kadarmanta Baskara Aji, menuturkan, skema baru tersebut yakni pemberlakukan bebas kendaraan di area Malioboro sejak pukul 18.00 WIB hingga 21.00 WIB. Penerapan skema menyusul keluhan dan protes pedagang di area destinasi wisata itu yang mengalami penurunan omzet.
"Kita terus evaluasi. Bagaimana dampak hanya tiga jam itu (jalan ditutup)," kata dia, Minggu, 15 November 2020.
Baca juga: Turis India Siap Serbu Bali pada 2021
Skema baru tersebut hanya diberlakukan di Jalan Malioboro. Sementara, ruas-ruas jalan lain yang dijadikan satu arah masih berlaku hingga saat ini.
Kadarmanta berujar, evaluasi yang akan dilihat salah satunya soal dampak pada daya jual pedagang di Malioboro. Meskipun pejalan kaki meningkat, dampak pada pedagang masih perlu pertimbangan.
"Orang akan merasakan nanti, para penjual bisa merasa saat ditutup malah pejalan kaki nyaman dan orang belanja, bisa jadi kan begitu," ujarnya.
Sementara itu, komunitas pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro, menyatakan perubahan skema itu harus ada waktu akses masuk warga maupun wisatawan dengan kendaraan masuk. Meski belum tahu kelanjutan uji coba itu, akses masuk orang dengan kendaraan bermotor masih dibutuhkan.
"Kalau tak ada akses masuk, mau bongkar-muat barang jadi enggak leluasa. Kalau ada akses masuk kiranya bisa dilanjutkan," kata Ketua PKL Jalan Ahmad Yani Malioboro, Slamet Santoso.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban PKL Tri Darma Malioboro, Paul Zulkarnaen, menilai, perlu pengecualian untuk akses pedagang. Menurut dia, pedagang bisa diberikan kartu tanda pengenal khusus bila hendak masuk ke Malioboro.
"Pedagang kan enggak bisa memastikan kapan barang dagangan habis. Kalau mau ambil juga perlu waktu. Kalau mau ambil barang ketepatan bebas kendaraan jadi sulit," ungkapnya.
Sampai saat ini, Pemerintah DIY belum memutuskan apakah akan melanjutkan uji coba semi pedestrian Malioboro, termasuk mengubah beberapa ruas jalan menjadi satu jalur. Batas waktu uji coba sampai saat ini pada 15 November 2020.
Sementara itu, komunitas pedagang kaki lima (PKL) di Malioboro, menyatakan perubahan skema itu harus ada waktu akses masuk warga maupun wisatawan dengan kendaraan masuk. Meski belum tahu kelanjutan uji coba itu, akses masuk orang dengan kendaraan bermotor masih dibutuhkan.
"Kalau tak ada akses masuk, mau bongkar-muat barang jadi enggak leluasa. Kalau ada akses masuk kiranya bisa dilanjutkan," kata Ketua PKL Jalan Ahmad Yani Malioboro, Slamet Santoso.
Di sisi lain, Ketua Paguyuban PKL Tri Darma Malioboro, Paul Zulkarnaen, menilai, perlu pengecualian untuk akses pedagang. Menurut dia, pedagang bisa diberikan kartu tanda pengenal khusus bila hendak masuk ke Malioboro.
"Pedagang kan enggak bisa memastikan kapan barang dagangan habis. Kalau mau ambil juga perlu waktu. Kalau mau ambil barang ketepatan bebas kendaraan jadi sulit," ungkapnya.
Sampai saat ini, Pemerintah DIY belum memutuskan apakah akan melanjutkan uji coba semi pedestrian Malioboro, termasuk mengubah beberapa ruas jalan menjadi satu jalur. Batas waktu uji coba sampai saat ini pada 15 November 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(MEL)
