Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dianugerahi gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 23 Mei 202. Dok. Humas UGM
Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dianugerahi gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 23 Mei 202. Dok. Humas UGM

Menhub Budi Karya Raih Gelar Doktor Honoris Causa dari UGM

Ahmad Mustaqim • 23 Mei 2022 15:23
Yogyakarta: Menteri Perhubungan, Budi Karya Sumadi dianugerahi gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Senin, 23 Mei 2022. Penganugerahan ijazah Doktor HC ini diserahkan Rektor UGM, Panut Mulyono di ruang Balai Senat UGM.
 
Rektor UGM, Panut Mulyono, mengatakan pemberian gelar Doktor Kehormatan ini didasarkan atas peran dan jasanya. Peran dan jasa itu difokuskan pada keilmuan meliputi teknik rancang bangun dan perencanaan di bidang transportasi dalam merajut konektivitas nusantara.
 
"Beliau memberikan intervensi intelektual dalam menjalankan tugasnya menghasilkan karya yang luar biasa secara berkelanjutan," kata Panut.

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Sistem transportasi yang dibangun Menteri Budi Karya, menurut Panut, mampu menghubungkan wilayah yang luas dan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial dan ekonomi. Ia mengatakan pembangunan sarana transportasi tak hanya dibangun di Pulau Jawa, namun juga di berbagai pulau di Indonesia.
 
"Bukan hanya untuk pusat bisnis dan pemerintahan tetapi melapisi seluruh lapisan masyarakat baik yang berada di pinggiran maupun dari 3T," ujarnya.
 
Baca: Mobil Tanpa Pengemudi Pertama di Indonesia Meluncur di Tangerang
 
Panut menyebut sarana dan prasarana yang dibangun mampu membuka aksesibilitas di daerah, meningkatkan konektivitas, mengurangi disparitas harga, dan meningkatkan produktivitas serta pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.
 
Ia berharap penganugerahan gelar itu meningkatkan pengabdian sang menteri dalam memajukan transportasi Indonesia dan menjadi inspirasi bagi generasi penerus.
 
Sementara, Menteri Budi Karya dalam pidatonya berjudul 'Merajut Konektivitas Nusantara Melalui Pembangunan Sistem Transportasi', menjelaskan membangun infrastruktur transportasi bukan saja membangun bandara, pelabuhan, stasiun dan rel, serta terminal atau sekadar mengadakan pesawat, bus, kapal, dan kereta api.
 
Namun, kata dia, juga membangun sistem keselamatan, keamanan, dan pelayanan yang akhirnya akan menciptakan harapan dan peradaban baru.
 
"Salah satu tujuan pembangunan infrastruktur transportasi adalah mendukung aspek kerakyatan. Transportasi juga turut mendorong perkembangan produk UMKM dengan memberikan akses kepada pelaku UMKM, baik di bandara, pelabuhan, terminal, maupun stasiun," ucapnya.
 
Ia mengatakan Kementerian Perhubungan melaksanakan program padat karya di sejumlah daerah untuk mendukung masyarakat yang terdampak pandemi. Menurut dia, pembiayaan dilakukan secara kreatif dalam masa krisis multidimensi, termasuk melalui kolaborasi dengan berbagai pihak dalam bentuk creative financing.
 
Menurutnya pemerintah bukan hanya sekadar melibatkan financing partner untuk membiayai pembangunan infrastruktur, namun juga melibatkan strategic partner yang lebih ahli dalam konstruksi dan pemeliharaan infrastruktur.
 
"Yang lebih penting lagi adalah melibatkan operator yang dapat mengoperasikan infrastruktur transportasi secara optimum, sehingga dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan Pemerintah," kata kelahiran Palembang, 18 Desember 1956 ini.
 
Ia menambahkan infrastruktur transportasi yang masuk dalam skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU PPP) ada sebanyak 58 proyek, baik yang baru diajukan sampai yang sudah memasuki tahap financial close.
 
Skema KPBU yang telah selesai antara lain, pembangunan Pelabuhan Patimban yang merupakan kolaborasi dengan pihak Jepang, BUMN, dan swasta, pembangunan kereta Makassar Pare-Pare, dan pembangunan serta pengembangan Bandar Udara di Labuan Bajo.
 
"Selain itu, kami juga melakukan optimalisasi aset melalui Kerjasama Pemanfaatan atau KSP dan Kerjasama Operasi atau KSO Barang Milik Negara," ucapnya.
 
(WHS)



LEAVE A COMMENT
LOADING

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif