Jabar Terima 505 Kasus Kekerasan Anak dan Perempuan Sepanjang 2021

Bandung: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Provinsi Jawa Barat (Jabar) mencatat ada 505 pengaduan kasus kekerasan sepanjang 2021. Kekerasan terkait masalah ekonomi hingga pola asuh anak. "Ada permasalahan ekonomi, salah pola asuh anak, kurangnya pemahaman dan pengawasan menjadi sebabnya," kata Bunda Forum Anak Daerah (FAD) Jawa Barat Atalia Praratya Ridwan Kamil, Kamis, 10 Februari 2022. Atalia mengatakan seluruh pengaduan tersebut sudah ditangani melalui koordinasi dengan kabupaten/ kota sesuai pelaporan kasus. Dari angka tersebut, mayoritas bentuk kekerasan adalah psikis sebesar 44 persen. Kemudian disusul kekerasan fisik, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), dan kekerasan seksual. Atalia mengatakan Pemprov  Jabar terus berupaya menekan terjadinya tindak kekerasan pada anak, perempuan, dan masyarakat rentan lainnya. Salah satunya dengan menggagas gerakan Jabar Cangker atau Jawa Barat Berani Cegah Tindakan Kekerasan. Jabar Cangker menjadi salah satu upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar tidak diam ketika mengalami kekerasan. Baca: TPKS Kelak Harus Mampu Antisipasi Hambatan Proses Hukum Kekerasan Seksual "Jadi, ini adalah momentum bersama untuk berani melapor, menolak, menyatakan tidak, dan mereka juga harus mampu melindungi orang lain di sekitarnya," kata Atalia. Atalia meminta masyarakat untuk bicara dan tidak ragu melaporkan tindakan kekerasan psikis, fisik, maupun rudapaksa ke pihak berwajib. Masyarakat juga bisa ke nomor pengaduan via 129 atau mengakses DP3AKB di nomor 085222206777. Bila kekerasan terjadi di lembaga pendidikan agama, warga bisa menghubungi Kanwil Kemenag Jabar di nomor telepon 08125555644. "Setelah upaya kita untuk memahamkan masyarakat, maka kita juga mendorong masyarakat untuk tidak ragu dan berani bicara dengan mengakses hotline kami," kata dia. Atalia berharap melalui gerakan Jabar Cangker, kasus kekerasan terhadap anak dan perempuan di Jabar bisa terus ditekan. "Kita harap bisa semakin dekat dalam hal memberikan perlindungan kepada perempuan dan anak sehingga kasus bisa menurun," ucap Atalia.