Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta di Mapolda Kalsel, Kamis, 12 November 2020. Dokumentasi/ istimewa
Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta di Mapolda Kalsel, Kamis, 12 November 2020. Dokumentasi/ istimewa

Polda Kalsel Sita 4.717 Tabung LPG dari 15 Tersangka

Nasional gas oplosan
Deny Irwanto • 12 November 2020 22:30
Banjarmasin: Penyidik Ditreskrimsus Polda Kalsel mengungkap 15 kasus dan menyita sebanyak 4.717 tabung LPG 3 Kg bersubsidi selama Januari-November 2020. Kapolda Kalsel Irjen Nico Afinta, mengatakan para tersangka yang terlibat merupakan pemilik pangkalan, yaitu berinisial AB, AR, KA, LH, MA, AR, HA, RA, MK, NO, LS, IG, NO, MI, dan NR.
 
"Modus operandi yang dilakukan para tersangka menjual LPG 3 Kg sekitar 50 persen sampai dengan 80 persen dari kuota pangkalan ke pengecer dengan harga di atas harga eceran tertinggi (HET) antara Rp18.000,- per tabung sampai Rp30.000 per tabung guna mendapatkan keuntungan yang lebih besar," kata Nico di Mapolda Kalsel, Kamis, 12 November 2020.
 
Baca: Kota Bekasi Berencana Simulasi KBM Tatap Muka

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


Nico menjelaskan padahal Peraturan Gubernur Kalsel No: 188.44/047/KUM/2015 harga HET per tabung yakni Rp17.500. Selain menangkap 15 tersangka, sejumlah barang bukti turut disita. Di antaranya 4 unit mobil pick up, 1 unit sepeda motor, 1 unit gerobak kayu, LPG 3 Kg bersubsidi (isi) sebanyak 1.419 tabung, LPG 3 Kg bersubsidi (kosong) sebanyak 3.298 tabung dan uang tunai Rp9.650.000.
 
Niko menegaskan bahwa jajarannya akan terus bekerjasama dengan pihak Pertamina khususnya dalam menjaga harga eceran tertinggi (HET) agar masyarakat dapat membeli dengan harga yang sama.
 
"Komitmen dari Pertamina dalam memberikan pelayanan untuk masyarakat ini pun didukung oleh Polda Kalsel agar masyarakat di dalam kegiatan sehari-hari bisa mendapatkan harga LPG dengan murah," ujarnya.
 
Para tersangka akan dijerat Pasal 62 ayat 1 jo Pasal 10 huruf (a) UU RI No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara dan denda Rp2.000.000.000.
 
Selain itu para pelaku juga dijerat dengan Pasal 106 Jo Pasal 24 ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara dan denda Rp10.000.000.000.
 
(DEN)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif