Ilustrasi demo buruh. Medcom.id/M Rizal
Ilustrasi demo buruh. Medcom.id/M Rizal

Buruh di Depok Aksi Lagi Besok

Nasional Demo Buruh ketenagakerjaan Omnibus Law
Octavianus Dwi Sutrisno • 07 Oktober 2020 21:28
Depok: Para buruh dan mahasiswa di Depok, Jawa Barat, melakukan aksi menolak Undang-undang Cipta Kerja sejak Selasa, 6 Oktober 2020. Buruh dari 10 pabrik di Depok melakukan aksi mogok kerja, dan akan berunjuk rasa pada Kamis, 8 Oktober 2020 di Jalan Raya Bogor.
 
"Memang ada rencana Kamis kita turun lagi, tapi ini masih dalam tahap koordinasi mengingat kondisi juga," ucap Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Depok, Wido Pratikno, Rabu, 7 Oktober 2020.
 
Wido menuturkan, poin penting dari UU Cipta Kerja yang dikritisi yaitu, mengenai pesangon. Dalam aturan Cipta Kerja, uang pesangon hanya 19 kali. Kemudian soal upah minum, dalam UU Cipta Kerja yang diakui adalah Upah Minimum Provinsi (UMP).

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?


"Untuk Kota Depok, karena masuk wilayah Jabar UMP itu Rp1,8 juta. Sedangkan UMK nya Rp4,89 juta dan UMSK mencapai Rp4,9 juta. Kalau mengikuti aturan cipta kerja, maka tahun depan buruh harus menerima UMP. Jadi kalau 10 tahun kedepan, maka upah buruh belum tentu naik," bebernya.
 
Selain itu, beberapa aturan lain juga dianggap merugikan buruh. Seperti pekerja perempuan diizinkan cuti haid, namun gaji dipotong. Selanjutnya, sistem kerja alihdaya dan kontrak kerja seumur hidup.
 
Baca:Penyusup Demo di Palembang Berkoordinasi Pakai WhatsApp Grup
 
"Jadi, nantinya kapanpun pekerja bisa di PHK begitu saja. Undang-undang ini membuat kita bingung," jelasnya.
 
Dia menilai, UU Cipta Kerja hanya mendukung para pemilik modal. Sementara, perlindungan terhadap pekerja diabaikan.
 
"DPR itu wakilin siapa buruh pekerja, atau pengusaha kenyatannya saat ini sudah oligarki dan dikangkangi oleh pemodal," tegasnya.
 
Wido menerangkan, para buruh menginginkan audiensi dengan Gubernur Jawa Barat. Pasalnya, untuk pengawasan pekerja dipegang oleh Pemprov Jabar.
 
"Ya rencananya, kami akan berkirim surat kepada Gubernur Jabar untuk melakukan mediasi dan audiensi," terangnya.

 
(LDS)



LEAVE A COMMENT
LOADING
FOLLOW US

Ikuti media sosial medcom.id dan dapatkan berbagai keuntungan

Dapatkan berita terbaru dari kami Ikuti langkah ini untuk mendapatkan notifikasi

unblock notif