Jakarta: Skema bantuan sosial bukan hanya ada di negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya yang tinggi. Bedanya di negara maju melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Di negara-negara maju, program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat. Bahkan sistem bansos di luar negeri didukung oleh perpajakan yang tinggi untuk membiayai kebijakan kesejahteraan dan menjaga keadilan sosial.
"Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan kesejahteraan sosial yang menyediakan dukungan finansial dan layanan kesejahteraan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini Indonesia sudah mengarah ke perbaikan sistem penyaluran bansos dengan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan untuk mendistribusikan bantuan sosial agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Anggawira menuturkan, bansos di negara maju tidak hanya menangani masalah krisis akibat pandemi atau bencana alam, tapi juga mencakup tunjangan pengangguran, bantuan kesehatan, subsidi perumahan, serta program bantuan pendidikan.
Sementara di negara seperti Indonesia, dengan sistem keamanan sosial yang belum kuat, bansos diberikan berupa bantuan keuangan atau barang. Bantuan ini diakui cukup mengurangi dampak kesulitan hidup masyarakatnya.
"Bansos dapat memberikan bantuan keuangan atau barang kebutuhan pokok kepada mereka yang memerlukan, membantu mengurangi dampak kesulitan hidup," ujar Anggawira.
Saat pandemi covid-19, Pemerintah memberikan bantuan seperti bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt.
Program bansos lainnya di antaranya untuk 13 juta UMKM, kartu prakerja, modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13.
Laporan yang bertajuk ‘Mitigating Poverty’ yang dirilis pada 2021 menunjukkan kebijakan bantuan tunai mengurangi jumlah orang yang mungkin jatuh ke dalam kemiskinan selama pandemi covid-19. Laporan tersebut menjelaskan dampak kebijakan bantuan sosial dalam mencegah 31 dari 42 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan sejak Maret 2020.
Jakarta: Skema
bantuan sosial bukan hanya ada di negara-negara berkembang dengan tingkat kemiskinan masyarakatnya yang tinggi. Bedanya di negara maju melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat.
Di negara-negara maju, program bansos biasanya lebih terstruktur dan melibatkan sistem keamanan sosial yang kuat. Bahkan sistem bansos di luar negeri didukung oleh perpajakan yang tinggi untuk membiayai kebijakan kesejahteraan dan menjaga keadilan sosial.
"Negara-negara maju cenderung memiliki kebijakan
kesejahteraan sosial yang menyediakan dukungan finansial dan layanan kesejahteraan kepada warga yang membutuhkan. Saat ini Indonesia sudah mengarah ke perbaikan sistem penyaluran bansos dengan memperbaiki infrastruktur dan kelembagaan untuk mendistribusikan bantuan sosial agar tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan," kata Ketua Relawan Pengusaha Muda Nasional (Repnas) Anggawira di Jakarta, Selasa, 12 Desember 2023.
Anggawira menuturkan, bansos di negara maju tidak hanya menangani masalah krisis akibat pandemi atau bencana alam, tapi juga mencakup tunjangan pengangguran, bantuan kesehatan, subsidi perumahan, serta program bantuan pendidikan.
Sementara di negara seperti Indonesia, dengan sistem keamanan sosial yang belum kuat, bansos diberikan berupa bantuan keuangan atau barang. Bantuan ini diakui cukup mengurangi dampak kesulitan hidup masyarakatnya.
"Bansos dapat memberikan bantuan keuangan atau barang kebutuhan pokok kepada mereka yang memerlukan, membantu mengurangi dampak kesulitan hidup," ujar Anggawira.
Saat pandemi covid-19, Pemerintah memberikan bantuan seperti bansos tunai, bantuan langsung tunai (BLT) desa, subsidi listrik gratis 450 watt, 50 persen diskon listrik pengguna 900 watt.
Program bansos lainnya di antaranya untuk 13 juta UMKM, kartu prakerja, modal kerja darurat dalam bentuk uang tunai Rp2,4 juta kepada 15,7 juta pekerja, serta bantuan untuk pekerja sebesar Rp600 ribu yang berasal dari data pekerja di BPJS Ketenagakerjaan hingga pemberian gaji ke-13.
Laporan yang bertajuk ‘
Mitigating Poverty’ yang dirilis pada 2021 menunjukkan kebijakan bantuan tunai mengurangi jumlah orang yang mungkin jatuh ke dalam kemiskinan selama pandemi covid-19. Laporan tersebut menjelaskan dampak kebijakan bantuan sosial dalam mencegah 31 dari 42 juta orang jatuh ke dalam kemiskinan sejak Maret 2020.
Cek Berita dan Artikel yang lain di
Google News
(WHS)
